MALANG, PENAJATIM – Genangan air yang berulang setiap musim hujan kembali menjadi alarm keras bagi Kota Malang. DPRD Kota Malang menegaskan, penanganan banjir tidak boleh lagi bersifat tambal sulam, melainkan harus berpijak pada rencana besar yang terukur dan terintegrasi.
Dorongan itu disampaikan menyusul upaya Pemerintah Kota Malang mengakses pendanaan dari Bank Dunia untuk proyek perbaikan drainase. Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengakselerasi pelaksanaan masterplan drainase yang telah disusun.
Menurut Trio, penanganan banjir yang terhubung dengan masterplan akan memastikan setiap proyek berjalan sistematis, mulai dari skema jangka pendek, menengah, hingga panjang. “Pemerintah harus memetakan dan menyesuaikan antara masterplan dengan kondisi riil di lapangan. Kalau perencanaan sudah ada, tinggal direalisasikan secara konsisten,” ujarnya, Sabtu 28 Februari 2026.
Sorotan DPRD menguat setelah proyek drainase di Jalan Soekarno Hatta atau Suhat yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Timur rampung. Meski demikian, Trio mengingatkan bahwa menyelesaikan persoalan banjir di Kota Malang tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kapasitasnya terbatas.
Ia mengakui, berkurangnya dana transfer pusat ke daerah turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah kota. Karena itu, ia mendorong Pemkot Malang lebih agresif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Jatim, hingga lembaga internasional guna memperkuat dukungan anggaran. “Kondisi fiskal kita memang terbatas akibat pemotongan dana transfer pusat. Maka proposal ke pemerintah pusat maupun provinsi harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Kabar positif datang dari rencana pendanaan Bank Dunia senilai kurang lebih Rp145 miliar untuk pembangunan drainase di dua titik strategis. Anggaran tersebut direncanakan membiayai pengerjaan saluran di Jalan Bondowoso sepanjang 1,2 kilometer serta Jalan Letjen Sutoyo sekitar 1,3 kilometer.
Trio menilai dana tersebut berpotensi signifikan dalam mengurangi risiko genangan, asalkan dikelola dengan perencanaan matang. Ia menambahkan, penyebab banjir di Kota Malang tidak semata karena kapasitas saluran air yang kurang memadai. Faktor kiriman air dari wilayah hulu seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang, terutama Kecamatan Dau, turut memperparah debit air saat hujan deras.
“Luapan air itu juga datang dari daerah hulu seperti Kota Batu dan Dau. Karena itu, selain drainase, perlu dipikirkan bozem atau waduk sebagai penampung,” jelasnya.
Terkait minimnya alokasi anggaran drainase pada 2026, Trio menyebut solusi realistisnya adalah mengoptimalkan sumber pembiayaan eksternal. Ia pun mengapresiasi langkah Pemkot Malang yang berhasil mendapatkan komitmen pendanaan dari Bank Dunia. “Sudah alhamdulillah jika tahun ini ada dukungan dari Bank Dunia. Itu salah satu langkah konkret mengatasi banjir,” katanya.
Ia juga menyinggung peran masyarakat melalui program RT Berkelas. Dalam forum tersebut, warga diharapkan memprioritaskan usulan yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur drainase dibandingkan kebutuhan lain yang belum mendesak. “Ke depan, perbaikan drainase harus menjadi prioritas utama agar dampak banjir bisa ditekan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mengingatkan pentingnya mitigasi sebelum proyek dimulai. Ia berkaca pada pengalaman pengerjaan drainase di Suhat yang memicu kemacetan dan menuai perhatian terkait keberadaan pohon di sepanjang jalan.
Menurut Arief, tantangan di Jalan Bondowoso dan Letjen Sutoyo diperkirakan lebih kompleks karena arus lalu lintas di dua ruas tersebut tergolong padat. “Harus dipikirkan sejak awal soal rekayasa lalu lintas, keberlanjutan pohon, serta dampak sosialnya,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah seperti DPUPRPKP, DLH, dan Dishub agar pelaksanaan proyek tidak molor dan gangguan terhadap aktivitas warga dapat ditekan. Jika sesuai rencana, pekerjaan fisik akan dimulai setelah Lebaran 2026.
“Kami akan berkoordinasi dengan DPUPRPKP untuk menyiapkan mitigasi. Kalau mulai setelah Lebaran, masih ada waktu untuk sosialisasi dan persiapan teknis,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran eksternal dan pengawalan DPRD, harapannya proyek drainase ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi pijakan serius menuju penuntasan masalah banjir Kota Malang secara menyeluruh dan berkelanjutan.
