=========================================
Berita  

Komisi C Soroti Pembongkaran Pasar Gadang yang Belum Tuntas, DAK Pusat Jadi Taruhan

banner 120x600

PENAJATIM – Pembangunan Jalan Pasar Gadang di Kota Malang masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah meski proses pembongkaran lapak telah dimulai. Komisi C DPRD Kota Malang menilai persiapan proyek belum sepenuhnya rampung, sementara proyek tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mengatakan masih terdapat sejumlah lapak di sisi barat kawasan Pasar Gadang yang belum dibongkar. Padahal area tersebut masuk dalam jalur pembangunan jalan baru yang menghubungkan kawasan Gadang dan Bumiayu.

“Hari ini belum 100 persen. Walaupun sudah dibongkar, ternyata di sebelah barat masih ada beberapa yang perlu dibongkar karena untuk membangun jalan baru di Jalan Pasar Gadang Bumiayu ini,” ujar Arief saat inspeksi mendadak di Pasar Gadang, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, proses pembongkaran lanjutan dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan hingga area pohon di ujung jalan. Ia menilai kondisi lapangan masih membutuhkan banyak pembenahan sebelum proyek fisik jalan benar-benar dimulai.

“Masih banyak orang kerja, masih banyak tambal sulam di sana-sini,” katanya.

Arief menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) agar proses penataan pedagang bisa segera tuntas. Sementara itu, Dinas PUPR disebut masih menunggu kesiapan penuh lokasi pembangunan.

“Kalau masih ada kendala, saya yakin tidak bisa dikerjakan. Ini harus didorong secepatnya selesai,” tegas politisi PKB tersebut.

Ia mengingatkan bahwa proyek pembangunan Jalan Pasar Gadang menggunakan DAK dari pemerintah pusat. Karena itu, keterlambatan pembongkaran dikhawatirkan dapat berdampak pada pelaksanaan proyek dan penyerapan anggaran.

“Kasihan DPUPR kalau tidak segera terbongkar. Ini taruhannya DAK jalan,” ujarnya.

Persoalan penataan kawasan Pasar Gadang sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum terselesaikan sejak beberapa periode Wali Kota Malang sebelumnya. Baru pada 2026 proses relokasi pedagang dan pembukaan akses jalan mulai direalisasikan secara bertahap.

Selain menyoroti pembangunan jalan, Arief juga menanggapi rencana relokasi ratusan pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan Kebalen ke Pasar Gadang. Ia mendukung langkah tersebut karena area Pasar Gadang dinilai masih cukup luas untuk menampung pedagang tambahan.

Meski demikian, ia mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dianggap kurang melibatkan pedagang secara langsung.

“Silakan saja pindahkan ke sini, itu lebih baik. Pertanyaannya: ajak komunikasi mereka. Selama ini kan seolah hanya pakai surat. Janganlah. Beri gambaran terbaik kalau pindah ke Gadang,” katanya.

Menurut Arief, penertiban kawasan Kebalen memang diperlukan untuk mendukung pengembangan wilayah timur Kota Malang. Namun pendekatan dialog tetap harus dikedepankan agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.

“Supaya tidak muncul image pemerintah ini ‘sak karepe dewe’. Mereka hanya kirim surat buka jam sekian, tutup jam sekian. Padahal kalau dikomunikasikan, saya yakin lebih baik,” ujarnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa DPRD selalu menyetujui seluruh kebijakan pemerintah kota tanpa kritik. Menurutnya, banyak kebijakan tetap mendapat catatan dan masukan dari legislatif, termasuk terkait penataan Pasar Gadang.

“DPRD itu orang per orang. Saya tidak seperti itu. Banyak kebijakan saya soroti, saya kritisi, tapi dengan solusi,” kata Arief.

Ia mencontohkan kondisi Pasar Gadang yang di mata publik dianggap sudah siap, namun di lapangan ternyata masih terdapat sejumlah lapak dan fasilitas yang belum selesai dibenahi.

“Jalan siap dibangun, nyatanya masih ada bedak yang perlu dibenahi. Itu juga kami sampaikan,” imbuhnya.

Arief menegaskan dirinya mendukung penuh penataan kawasan Kebalen karena jalur tersebut merupakan akses penting menuju Kedungkandang, Madyopuro, hingga wilayah timur Kota Malang. Menurutnya, kemacetan akibat aktivitas perdagangan selama ini membuat masyarakat enggan melintas di kawasan tersebut.

“Untuk pengembangan wilayah timur, akses jalan jadi perhatian utama,” pungkasnya.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *