PENAJATIM – Pemerintah Kota Malang mulai mengarahkan perubahan pola mobilitas aparatur sipil negara dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Mulai pekan ini, ASN diajak membiasakan diri berangkat kerja menggunakan sepeda setiap hari Jumat.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sebagai bagian dari upaya mendorong gaya hidup sehat sekaligus menekan dampak penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak di kawasan perkotaan.
“Mulai Jumat besok kita biasakan ke kantor naik sepeda. Setelah itu ada senam bersama dan kegiatan bersih lingkungan,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Program ini tidak hanya berhenti pada aktivitas bersepeda. Pemerintah juga merangkainya dengan kegiatan fisik dan aksi kebersihan lingkungan, sehingga menciptakan rutinitas kolektif yang lebih produktif di akhir pekan kerja.
Menurut Wahyu, sepeda dipilih karena dinilai paling realistis untuk diterapkan. Selain mudah diakses, sebagian ASN juga telah terbiasa menggunakan kendaraan tersebut dalam aktivitas sehari-hari.
Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang bagi ASN yang belum memiliki sepeda. Alternatif transportasi umum disiapkan agar kebijakan ini tetap inklusif.
“Kalau belum punya sepeda, bisa memanfaatkan angkutan umum. Sekarang sudah ada layanan Trans Jatim yang melewati Balai Kota,” jelasnya.
Langkah ini juga dibaca sebagai bagian dari respons daerah terhadap isu yang lebih luas, mulai dari efisiensi anggaran hingga tekanan krisis energi global. Pemerintah kota mencoba menggabungkan pendekatan gaya hidup sehat dengan kebijakan penghematan energi.
Sekretaris Daerah Kota Malang, , menyebut bahwa skenario ini masih terus dimatangkan. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak pada hari tertentu.
“Masih kita rumuskan. Salah satu opsi memang membatasi kendaraan berbahan bakar, misalnya hari Jumat kita dorong naik sepeda untuk efisiensi energi,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut cukup memungkinkan untuk diterapkan, mengingat kepemilikan sepeda di kalangan ASN tergolong tinggi. Bahkan, ia secara terbuka menawarkan fasilitas pribadi bagi ASN yang ingin ikut serta.
“Kalau butuh, bisa pinjam. Syaratnya cukup tinggalkan KTP,” katanya.
Meski begitu, Erik menegaskan bahwa kebijakan ini belum bersifat final. Pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum menetapkan aturan resmi melalui surat edaran.
Penyesuaian teknis, termasuk jam kerja dan pola operasional, juga akan dipertimbangkan agar tidak mengganggu pelayanan publik. Terutama bagi perangkat daerah yang memiliki mobilitas tinggi.
Pada akhirnya, gerakan Jumat bersepeda ini tidak hanya soal mengganti moda transportasi. Lebih dari itu, pemerintah ingin membangun kesadaran baru bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan harian bisa memberi dampak besar, baik bagi kesehatan maupun keberlanjutan lingkungan Kota Malang.
