MALANG, PENAJATIM – Fenomena anak putus sekolah di Kota Malang masih menjadi perhatian serius DPRD. Bukan lagi semata persoalan akses pendidikan, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi dan lingkungan sosial yang membuat sebagian anak memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengungkapkan bahwa alasan bekerja masih menjadi penyebab terbesar anak meninggalkan bangku pendidikan. Ketika anak sudah merasakan kenyamanan memperoleh penghasilan sendiri, keinginan untuk kembali ke sekolah sering kali menurun.
“Yang paling tinggi itu karena alasan bekerja. Kalau anak sudah merasa nyaman bekerja, biasanya lupa belajar dan merasa tidak enak kembali ke sekolah. Ini yang menjadi masalah serius bagi kami,” ujar Suryadi.
Menurutnya, persoalan anak putus sekolah tidak bisa dilihat secara sederhana. Selain faktor ekonomi keluarga, ada pula pengaruh lingkungan yang membentuk pola pikir anak sehingga pendidikan tidak lagi dianggap sebagai prioritas.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka anak putus sekolah. Pemerintah Kota Malang memberikan dukungan melalui berbagai program, mulai dari penyediaan seragam gratis, bantuan beasiswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, hingga dukungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah dan insentif pendidikan sejak tingkat PAUD.
Namun Suryadi menegaskan, upaya tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat.
“Memutus mata rantai anak putus sekolah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Orang tua, lingkungan, dan masyarakat harus ikut berperan membangun kesadaran bahwa pendidikan tetap penting bagi masa depan anak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan lain yang kerap berkaitan dengan anak putus sekolah, yakni pernikahan usia dini. Menurutnya, keputusan menikah di usia sekolah sering kali membuat anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Jangan terlalu cepat menuju ke pelaminan. Itu juga bagian dari komponen anak putus sekolah,” katanya.
Sebagai langkah alternatif, Pemkot Malang juga menyediakan jalur pendidikan nonformal bagi anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal. Program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C disiapkan agar anak tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.
DPRD Kota Malang berharap berbagai upaya tersebut mampu menekan angka anak putus sekolah secara signifikan. Jika sebelumnya jumlahnya masih berada di bawah 500 anak, Suryadi menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 200, bahkan mendekati 100 anak.
“Harapannya tidak ada lagi anak-anak di pinggiran yang tidak mendapatkan pendidikan. Pendidikan di Kota Malang ini harus bisa diakses semua anak,” pungkasnya.
