JAKARTA, PENAJATIM – Rencana pemerintah menerapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan tidak hanya dilihat sebagai kebijakan efisiensi energi, tetapi juga sebagai langkah yang diperhitungkan secara matang terhadap dampak ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan pendekatan sederhana dalam menilai efek kebijakan tersebut. Ia menyebut, analisis dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian.
“Perhitungannya tidak parsial. Kalau satu sektor bergerak, sektor lain ikut terdorong. Itu pendekatan ekonomi yang lebih komprehensif,” ujarnya di Jakarta.
Dalam skema yang tengah disiapkan, pemerintah mempertimbangkan hari Jumat sebagai waktu penerapan WFH. Alasannya, hari tersebut memiliki jam kerja paling pendek sehingga dinilai memberikan dampak paling kecil terhadap produktivitas.
Kebijakan ini sendiri muncul sebagai respons atas tekanan global, khususnya kenaikan harga energi yang mendorong pemerintah mencari cara menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu hitungan awal menunjukkan potensi penghematan BBM bisa mencapai sekitar 20 persen, meski angka tersebut masih bersifat estimasi internal.
Namun, di balik potensi penghematan energi, pemerintah juga menyadari adanya konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi. Berkurangnya mobilitas masyarakat berpotensi menekan sejumlah sektor, terutama yang bergantung pada pergerakan harian seperti transportasi dan konsumsi ritel.
Di sisi lain, Purbaya justru melihat adanya peluang peningkatan aktivitas ekonomi dari sisi lain. Ia menilai fleksibilitas kerja dapat mendorong pola konsumsi baru yang pada akhirnya tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara.
“Ekonomi itu tidak hilang, hanya bergeser. Aktivitas bisa muncul di sektor lain,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah tidak berencana menerapkan WFH secara penuh. Kebijakan ini hanya akan berlaku satu hari dalam seminggu, dengan pertimbangan menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.
Purbaya juga mengingatkan adanya risiko jika kebijakan diterapkan secara berlebihan, termasuk potensi penurunan efektivitas kerja hingga penyalahgunaan fleksibilitas oleh sebagian pekerja.
Rencana penerapan WFH ini akan diumumkan secara resmi oleh Airlangga Hartarto, yang saat ini tengah mematangkan skema teknisnya. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut akan tetap mempertimbangkan sektor-sektor yang tidak memungkinkan bekerja dari rumah, seperti layanan publik dan industri manufaktur.
Di tengah berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH menjadi gambaran bagaimana pemerintah mencoba menyeimbangkan dua kepentingan besar sekaligus: menjaga stabilitas ekonomi dan merespons tekanan energi global.
Langkah ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, kebijakan tidak lagi berdiri pada satu tujuan tunggal, melainkan harus mampu menjawab berbagai konsekuensi yang saling terkait.
