PENAJATIM – Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) tancap gas memperkuat barisan di daerah. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memastikan konsolidasi organisasi dimulai dari Jawa Timur dengan menyiapkan program kerja 100 hari yang menyasar hingga tingkat desa.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Projo dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memperkuat peran organisasi sebagai gerakan rakyat yang aktif dan berkelanjutan.
Program 100 hari tersebut akan dijalankan secara menyeluruh di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Tidak berhenti di tingkat kabupaten, konsolidasi juga akan menyentuh struktur paling bawah, mulai dari kecamatan hingga desa. Targetnya, seluruh proses penguatan organisasi ini bisa rampung dalam waktu yang telah ditentukan.
Budi Arie menjelaskan, konsolidasi di Jawa Timur merupakan tindak lanjut dari keputusan kongres Projo yang mendorong transformasi organisasi di seluruh daerah. Ia menilai, penguatan di level akar rumput menjadi kunci agar Projo tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Projo harus terus berkembang dari sekadar relawan politik menjadi gerakan sosial yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Semangat awal sebagai gerakan rakyat harus tetap dijaga, namun dengan pendekatan yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.
“Projo ini lahir dari rakyat, jadi harus kembali ke rakyat dengan kerja-kerja nyata yang bisa dirasakan langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, pola konsolidasi yang diterapkan di Jawa Timur akan menjadi acuan bagi daerah lain. Setelah tahap ini berjalan, Projo akan melanjutkan proses serupa di berbagai provinsi untuk memperkuat jaringan organisasi secara nasional.
Dalam hal pengawalan pemerintahan, Projo menegaskan komitmennya untuk berada di garis depan. Organisasi ini tidak hanya mendukung, tetapi juga akan aktif mengawasi dan memastikan program-program strategis pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai selesai. Harapannya, seluruh program bisa memberikan dampak terbaik bagi rakyat,” kata Budi Arie.
Ia juga menaruh harapan besar pada jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Jawa Timur agar segera bergerak cepat. Organisasi di daerah diminta peka terhadap berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat dan mampu menghadirkan solusi.
Bagi Projo, demokrasi tidak cukup hanya melalui proses elektoral. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting yang harus terus didorong. Dalam konteks ini, Projo mengambil peran sebagai penggerak sekaligus penguat partisipasi rakyat.
“Demokrasi butuh keterlibatan rakyat. Di situlah Projo hadir untuk menggerakkan dan menjaga semangat itu tetap hidup,” ujarnya.
Saat disinggung soal peluang kembali masuk kabinet, Budi Arie memilih tidak berkomentar panjang. Ia menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
“Tidak ada komentar. Itu hak prerogatif presiden,” ucapnya.
Dengan dimulainya konsolidasi dari Jawa Timur, Projo berupaya menegaskan posisinya sebagai kekuatan sosial yang tidak hanya hadir dalam momentum politik, tetapi juga aktif dalam mendorong perubahan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
