PENAJATIM – Kenaikan harga daging sapi di Kota Malang memicu perhatian serius dari legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. H. Indra Permana, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa langkah konkret dari pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kenaikan harga dipicu oleh menurunnya ketersediaan sapi hidup di pasaran. Di sisi lain, permintaan masyarakat tetap tinggi, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang berdampak langsung pada lonjakan harga.
Situasi ini turut memberikan tekanan pada pelaku usaha di berbagai lini. Jagal menghadapi kesulitan memperoleh pasokan, pedagang dihadapkan pada fluktuasi harga yang tidak menentu, sementara pelaku usaha kuliner seperti penjual bakso, restoran, hingga kafe mengalami peningkatan biaya produksi.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya pelaku usaha yang terdampak, tapi stabilitas ekonomi daerah juga bisa terganggu,” ujar Indra.
Ia menilai, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilkan harga di pasar.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan pasar, tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk hadir dan melindungi pelaku usaha serta masyarakat,” tegasnya.
Sebagai salah satu daerah dengan kekuatan sektor kuliner yang signifikan, Kota Malang dinilai membutuhkan kepastian pasokan bahan baku agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal.
“Kita tidak boleh membiarkan pelaku usaha berjalan sendiri. Negara harus hadir, menjaga dari hulu sampai hilir, karena di situlah denyut ekonomi rakyat berada,” pungkasnya.
Pernyataan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk segera merumuskan kebijakan strategis dalam mengatasi gejolak harga daging sapi di pasaran.
