MALANG, PENAJATIM.COM – Anggota DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk lebih agresif dalam memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyarankan agar dana CSR difokuskan pada pemeliharaan taman dan revitalisasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang kondisinya memprihatinkan.
Dito menyoroti kondisi taman kota yang terbengkalai, padahal masyarakat sangat membutuhkan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah menyempitnya lahan di Kota Malang. “Taman di Kota Malang banyak yang kurang terawat, praktis warga mengandalkan di Alun-Alun Merdeka,” kata Dito, Kamis (27/3/2026). Ia menambahkan bahwa beberapa taman yang bisa direvitalisasi dengan CSR adalah Taman Merbabu dan Taman Merjosari, yang kondisinya sudah tidak layak dan fasilitasnya rusak.
Dito juga menyinggung masalah biaya perawatan Alun-Alun Merdeka yang belum jelas sumber dananya. “Setelah direvitalisasi, biaya perawatan Alun-Alun Merdeka belum tercantum dalam APBD 2026. Kami minta Pemkot Malang untuk berkoordinasi dengan pihak swasta yang terlibat dalam program CSR,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyarankan agar dana CSR digunakan untuk revitalisasi bangunan sekolah yang rusak dan beasiswa pendidikan. “CSR bukan kebutuhan pemerintah saja, tapi juga kewajiban dari pelaku usaha. Kami berharap pihak swasta dapat lebih proaktif dalam menyalurkan dana CSR untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Suryadi menambahkan bahwa dewan akan mendorong agar Perda CSR segera dibahas untuk meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pembangunan Kota Malang. “Dengan adanya Perda CSR, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” katanya.
Dewan juga berharap agar Pemkot Malang dapat lebih transparan dalam mengelola dana CSR dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. (Zai).
