PENAJATIM – Persoalan banjir di kawasan perkotaan tidak selalu selesai dengan membersihkan saluran air di lokasi yang terdampak. Ketika aliran air berasal dari wilayah hulu, penanganan yang hanya dilakukan di satu kelurahan berisiko tidak menyentuh akar persoalan. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam gerakan SINERGIGASS 3 PILAR di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Minggu (8/11/2026).
Jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah bersama masyarakat turun langsung membersihkan sampah dan sedimentasi di saluran air seberang Pertigaan Swalayan Sardo. Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi banjir menjelang peningkatan intensitas hujan.
Lurah Ketawanggede, Mohammad Yusuf, S.E., mengungkapkan bahwa persoalan saluran air di wilayahnya memiliki keterkaitan dengan kondisi drainase di kawasan lain. Air yang mengalir ke Ketawanggede merupakan kiriman dari wilayah atas, termasuk Kelurahan Dinoyo.
Karena itu, menurut Yusuf, penanganan persoalan sampah dan sedimentasi tidak bisa dibebankan hanya kepada masyarakat di wilayah yang menjadi titik luapan.
“Harapan kami, terutama terkait sampah, kalau di wilayah atas pembuangan sampah di saluran bisa dijaga, maka kami tidak akan terkena dampaknya. Kami juga akan mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga saluran air supaya ketika hujan dengan intensitas sedang maupun tinggi, air tidak meluber ke jalan dan mengganggu arus lalu lintas,” ungkapnya.
Yusuf menjelaskan, kegiatan tersebut bermula dari koordinasi dengan Danramil pada Jumat (6/11/2026). TNI menyampaikan rencana karya bakti untuk mengantisipasi banjir, dengan salah satu sasaran berada di wilayah Ketawanggede.
Sebagai lurah yang baru sekitar dua pekan bertugas, ia kemudian menggerakkan unsur masyarakat dan kelembagaan di wilayahnya. Warga RT 01 RW 01 dan RT 01 RW 02, Kelurahan Tangguh, Satlinmas, Karang Taruna, mahasiswa KKN, serta ASN kelurahan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Camat Lowokwaru, Yuyun Nanik Ekowati, S.STP., M.Si., menilai persoalan drainase perlu ditangani dengan pendekatan kewilayahan. Sebab, dari 12 kelurahan di Kecamatan Lowokwaru, seluruhnya memiliki potensi kerawanan pada titik-titik tertentu, terutama saluran gorong-gorong yang mengalami pendangkalan.
“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi antara Danramil, Polsek, dan pemerintah wilayah. Di Ketawanggede ini masih banyak saluran yang mengalami pendangkalan. Saat hujan belum terlalu deras saja sudah meluap, apalagi ketika hujan sangat deras,” kata Yuyun.
Ia berharap kegiatan GASS tidak berhenti di Ketawanggede. Pemerintah kecamatan berencana mendorong kegiatan serupa secara rutin di kelurahan lain, khususnya wilayah yang memiliki potensi kerawanan banjir.
Dalam konteks tersebut, pembersihan drainase bukan sekadar persoalan mengangkat sampah dan lumpur. Pemeriksaan kondisi saluran, pengawasan terhadap aliran air, serta pemeliharaan jaringan drainase menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengurangi risiko banjir.
Kapolsek Lowokwaru AKP Yuli Widodo, S.H., M.H., bahkan mengingatkan adanya persoalan saluran tertutup yang minim akses pengawasan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat mengetahui apakah bagian dalam drainase mengalami penyumbatan atau gangguan aliran.
“Kami sangat berharap sinergitas Forkopimcam, kecamatan, Danramil, dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terus terjalin. Apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan. Got-got yang selama ini kurang terawat perlu dibersihkan sejak dini,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat yang memiliki saluran tertutup untuk memperhatikan keberadaan akses kontrol. Dengan demikian, kondisi saluran dapat diperiksa secara berkala dan tidak hanya diketahui ketika air sudah meluap.
Dari unsur TNI, Danramil Lowokwaru Kapten Infanteri Faisal Pelu menyampaikan bahwa karya bakti tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap potensi banjir yang dapat berimbas pada aktivitas masyarakat.
“Kami berupaya melakukan kegiatan bersih-bersih, terutama di saluran irigasi yang apabila terjadi banjir bisa mengakibatkan kemacetan. Karena itu, kami melakukan antisipasi jauh-jauh hari, khususnya di saluran yang ada di Pertigaan Sardo,” jelas Faisal.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan persoalan lingkungan membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. TNI tidak bisa bergerak sendiri karena pemerintah kecamatan dan kelurahan merupakan unsur yang paling memahami persoalan serta kondisi lapangan di wilayah masing-masing.
Kegiatan tersebut juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Tangguh, Satlinmas, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai unsur ini memperlihatkan bahwa persoalan banjir memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kondisi saluran air.
Satu titik drainase yang mengalami pendangkalan dapat berhubungan dengan aliran dari wilayah lain. Sementara saluran yang tertutup tanpa kontrol berpotensi menyembunyikan persoalan yang tidak segera terdeteksi. Di tengah ancaman musim penghujan, keterhubungan persoalan tersebut menjadi alasan mengapa penanganan drainase perlu dilakukan secara lintas wilayah, bukan parsial.
