PENAJATIMCOM – Ketentuan baru mengenai pembatasan belanja pegawai daerah mulai menimbulkan kegelisahan di berbagai daerah. Regulasi yang mewajibkan porsi gaji aparatur tidak melebihi 30 persen dari APBD pada 2027 dinilai berpotensi mengguncang stabilitas tenaga kerja sektor publik.
Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, menyoroti kondisi riil di lapangan yang masih jauh dari ketentuan tersebut. Ia menyebut banyak pemerintah daerah saat ini belum mampu menekan belanja pegawai sesuai batas yang akan diberlakukan.
Menurutnya, fenomena penggunaan anggaran yang didominasi oleh belanja aparatur bukan hal baru. Bahkan di sejumlah daerah, porsi tersebut bisa menembus angka 40 persen lebih, terutama di wilayah dengan kemampuan fiskal terbatas dan jumlah tenaga honorer yang terus bertambah.
Situasi kian kompleks setelah adanya penyesuaian aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini membuat ruang fiskal semakin sempit, sehingga pemerintah daerah dipaksa melakukan penataan ulang anggaran dalam waktu yang tidak lama.
Dalam kondisi seperti itu, PPPK menjadi kelompok yang paling rawan terdampak. Giri menilai, jika kebijakan pembatasan diterapkan tanpa strategi transisi, maka langkah pengurangan pegawai bisa menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh sisi sosial. Banyak PPPK yang menggantungkan penghasilan dari status tersebut, sehingga potensi pengurangan tenaga kerja dapat memicu persoalan yang lebih luas di masyarakat.
Sejumlah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi. Salah satu skenario yang mencuat adalah merampingkan jumlah PPPK, khususnya yang berstatus paruh waktu. Meski demikian, Giri menilai pendekatan tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak.
Sebagai alternatif, ia mendorong adanya penyesuaian yang lebih fleksibel, seperti pengaturan ulang beban kerja dan skema penghasilan PPPK. Cara ini dinilai dapat menjadi solusi sementara untuk menekan anggaran tanpa harus mengambil langkah ekstrem berupa PHK massal.
Di tengah kekhawatiran tersebut, muncul pula usulan agar pemerintah pusat mengevaluasi ulang kebijakan yang ada. Revisi aturan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah atau penerbitan kebijakan khusus dinilai penting untuk memberi ruang adaptasi bagi daerah.
Selain itu, berkembang wacana untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran gaji aparatur ke pemerintah pusat. Dengan skema tersebut, tekanan terhadap APBD bisa berkurang.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari konsekuensi. Jika kewenangan penggajian ditarik ke pusat, maka pemerintah daerah berpotensi kehilangan sebagian kontrol dalam pengelolaan aparatur, termasuk dalam urusan mutasi, promosi jabatan, hingga rekrutmen pegawai baru.
