MALANG, PENAJATIM – Masalah kepesertaan BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran Daerah yang tidak aktif kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga dilaporkan gagal mendapatkan layanan kesehatan karena kartu mereka tidak bisa digunakan saat dibutuhkan. Situasi ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menegaskan bahwa persoalan BPJS PBID yang tidak aktif harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyebut, ketika anggaran telah dialokasikan untuk menjamin kesehatan warga, tidak boleh ada hambatan teknis yang justru menghilangkan hak dasar masyarakat untuk berobat.
“Kalau anggaran sudah disiapkan besar untuk menjamin kesehatan warga, maka tidak boleh ada alasan kartu tidak aktif saat sakit,” tegas Bayu pada Selasa, 10 Februari 2026.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang tidak bisa ditawar. Setiap rupiah anggaran yang bersumber dari publik harus benar-benar memberi manfaat nyata. Ia menilai, persoalan sinkronisasi data atau sistem yang tidak terintegrasi dengan baik tidak boleh menjadi alasan warga ditolak layanan kesehatan.
Bayu memastikan akan membawa persoalan ini ke Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Kesehatan, agar dilakukan evaluasi komprehensif. Ia ingin ada pembenahan sistem sehingga kasus kartu nonaktif tidak kembali terulang, terutama pada saat warga dalam kondisi darurat medis.
Selain itu, ia mendorong implementasi Universal Health Coverage di Kota Malang berjalan substantif, bukan sekadar memenuhi target administratif. Skema jaminan kesehatan, menurutnya, harus benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai warga jadi korban karena masalah teknis atau sistem yang tidak sinkron,” imbuhnya.
DPRD Kota Malang, lanjut Bayu, akan terus mengawal isu ini hingga ada solusi konkret. Harapannya, persoalan BPJS PBID tidak aktif segera dituntaskan agar warga tidak lagi menghadapi risiko tertunda atau gagal mendapatkan layanan kesehatan ketika paling membutuhkan.
