PENAJATIM – Persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya tuntas. Namun, kondisi tersebut tidak lantas membuat warga kehilangan kesempatan memanfaatkan program RT Berkelas. Pemkot Malang membuka ruang kegiatan nonfisik agar program tetap berjalan, sembari mendorong penyelesaian kewajiban pengembang.
Skema itu terlihat di Perumahan Puri Cempaka Putih, RW 6, Kelurahan Arjowinangun. Karena PSU di kawasan tersebut belum diserahkan kepada Pemkot Malang, pembangunan fisik melalui program RT Berkelas belum dapat direalisasikan. Warga kemudian mengarahkan pemanfaatan program pada kegiatan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan lingkungan mereka.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, kondisi perumahan dengan PSU yang masih dalam proses penyerahan membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan kawasan yang telah memenuhi persyaratan untuk pembangunan fisik.
“Di perumahan yang PSU-nya belum diserahkan, masih dalam proses, akhirnya mereka memanfaatkan program RT Berkelas dengan kegiatan nonfisik,” ujar Wahyu saat meninjau pelaksanaan program tersebut, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, warga tetap dapat mengusulkan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesejahteraan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan program RT Berkelas tetap dimanfaatkan tanpa harus menunggu seluruh proses administrasi PSU selesai.
“Walaupun di kawasan perumahan yang PSU-nya dalam proses penyerahan, karena belum bisa memanfaatkan RT Berkelas ini dengan program ataupun kegiatan fisik, mereka akhirnya bersepakat untuk memanfaatkan sesuai dengan prioritas yang sudah dibuat,” katanya.
Di Perumahan Puri Cempaka Putih, pilihan kegiatan warga antara lain pengembangan pertanian hidroponik dan budidaya ikan dalam ember. Kedua aktivitas tersebut menjadi contoh pemanfaatan program untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membuka peluang kegiatan produktif di lingkungan perumahan.
Di sisi lain, persoalan PSU tetap menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan Pemkot Malang bersama pengembang. Wahyu menyebut pemerintah kota telah melakukan pendampingan dan memanggil pihak pengembang untuk membahas berbagai kendala yang menghambat proses penyerahan aset dan fasilitas tersebut.
Hambatan yang ditemukan tidak selalu sama. Sejumlah persoalan berkaitan dengan kelengkapan sertifikat, kesesuaian site plan, hingga kewajiban pengembang yang belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan.
“Pendampingan ini untuk bisa mencari solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul untuk bisa melengkapi dalam rangka penyerahan PSU,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan, proses penyelesaian membutuhkan koordinasi dengan sejumlah instansi karena persyaratan yang harus dipenuhi dapat berkaitan dengan aspek administrasi maupun teknis.
“Kadang kala terkait dengan sertifikatnya, site plan, ataupun kewajiban pengembangnya, ada yang tidak sesuai dengan site plan,” ungkapnya.
Penyerahan PSU menjadi penting karena setelah proses tersebut tuntas, penanganan infrastruktur di kawasan perumahan dapat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian kewajiban pengembang turut menentukan ruang intervensi pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur warga.
Wahyu menargetkan proses penyerahan PSU dapat dituntaskan pada 2026. Meski demikian, ia mengakui penyelesaian sejumlah persoalan membutuhkan waktu, terutama ketika harus menyelaraskan kesepakatan antara pengembang dan warga serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
“Menyepakati terkait pengembang dengan warga, dan kemudian persyaratan yang harus dilengkapi itu juga tidak mudah. Ada proses-proses, keterkaitannya dengan instansi-instansi yang lain,” ujarnya.
Ia berharap penyelesaian tersebut dapat tercapai sesuai target. Jika belum memungkinkan rampung pada 2026, Pemkot Malang berharap proses penyerahan PSU dapat dituntaskan pada 2027.
“Mudah-mudahan 2026 kalau tidak selesai, ya kita harapkan di 2027 bisa tuntas,” pungkasnya.
