PENAJATIM – Kekosongan jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi salah satu fokus penataan birokrasi Pemerintah Kota Malang. Dari total 176 pejabat yang akan dilantik, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pengisian posisi di dua tingkatan pemerintahan tersebut menjadi prioritas setelah persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terbit.
Persetujuan itu sekaligus membuka jalan bagi Pemkot Malang untuk menuntaskan proses pengisian jabatan yang sempat tertunda akibat persoalan kelengkapan administrasi. Sebelumnya, pelantikan direncanakan berlangsung pada Jumat (2/10/2026) di Grha Purva Praja.
“Persetujuan dari BKN sudah turun, ada 176 orang. Jadi banyak, makanya saya mohon maaf kalau tidak bisa September, karena prosesnya juga nggak mudah,” ujar Wahyu, Kamis (1/10/2026).
Proses memperoleh persetujuan tersebut sempat menghadapi kendala saat BKN mengembalikan berkas 29 pegawai untuk dilengkapi. Pemkot Malang kemudian memperbaiki dokumen yang diminta, tetapi pengajuan ulang masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi.
Wahyu mengatakan, pemerintah daerah akhirnya menuntaskan kekurangan administrasi tersebut hingga persetujuan resmi keluar pada pekan itu.
“Kemudian kami kirimkan lagi, tetapi masih ada yang kekurangan lagi, tetapi akhirnya dalam minggu ini sudah turun,” ungkapnya.
Di luar persoalan administrasi, pengisian 176 jabatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penataan organisasi pemerintahan di tingkat wilayah. Kelurahan dan kecamatan menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah posisi yang belum terisi.
Wahyu mengaitkan kebutuhan tersebut dengan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Malang, yang turut memuat persoalan mutasi pegawai, terutama pada dua tingkatan pemerintahan tersebut.
“Dalam LKPJ saya terkait dengan mutasi, terutama mereka yang berada di tingkat kelurahan, kecamatan banyak yang kosong. Kami akan banyak mengisi di sana,” tegasnya.
Pengisian jabatan ini diharapkan dapat menutup kekosongan posisi yang selama ini menjadi bagian dari persoalan penataan aparatur di lingkungan Pemkot Malang. Dengan persetujuan BKN telah diperoleh, pemerintah kota menyiapkan pelantikan terhadap 176 pejabat sesuai susunan yang diajukan.
