PENAJATIM – Ruang fiskal Kota Malang dalam penyusunan APBD 2027 menjadi salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam pembahasan KUA-PPAS. DPRD Kota Malang meminta tambahan ruang anggaran tidak sekadar menambah belanja, tetapi diarahkan pada program yang memiliki dampak terukur terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan sejumlah fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026). Fraksi PKB, PKS, dan Gerindra memberikan catatan berbeda, namun bertemu pada isu efisiensi belanja, penguatan pendapatan daerah, serta ketepatan menentukan program prioritas.
Fraksi PKB menilai keterbatasan ruang fiskal harus dijawab dengan memperkuat kemandirian pendapatan daerah. Juru bicara PKB, Ike, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan penggunaan anggaran, hingga pengamanan aset milik pemerintah daerah.
PKB juga menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu titik yang perlu mendapat perhatian dalam APBD 2027. Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp616,83 miliar, fraksi tersebut meminta peningkatan anggaran berbanding lurus dengan pemerataan mutu pendidikan, perbaikan sarana prasarana, serta dukungan terhadap tenaga pendidik di lembaga pendidikan swasta.
Salah satu usulan yang disampaikan PKB yakni pemberian insentif minimal Rp500 ribu setiap bulan untuk guru Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta di Kota Malang.
Dari sisi pendapatan, Fraksi PKS menyoroti proyeksi APBD 2027 yang meningkat sekitar 4,05 persen atau setara Rp92 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2026. Juru bicara PKS Akhdiyat Syabril Ulum meminta kenaikan tersebut diikuti langkah konkret untuk memperbesar PAD.
PKS mengusulkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pemungutan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset daerah agar menghasilkan pendapatan secara produktif.
Tekanan terhadap anggaran juga dikaitkan PKS dengan sejumlah persoalan perkotaan yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Di antaranya penguatan UMKM, pengelolaan sampah dan keberlanjutan TPA Supit Urang, penanganan banjir melalui drainase terintegrasi dan embung, pengurangan kemiskinan serta pengangguran, hingga pengembangan transportasi publik.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyampaikan 11 catatan strategis. Juru bicaranya, Danny Agung Prasetyo, menyoroti perlunya evaluasi pendapatan daerah, percepatan digitalisasi pemungutan, efisiensi belanja operasional, serta pengawasan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pemanfaatan SiLPA juga menjadi perhatian agar penyusunan program dan pelaksanaan belanja tidak menghasilkan ruang anggaran yang tidak terserap secara optimal.
Gerindra sekaligus meminta layanan dasar tetap menjadi prioritas. Fraksi tersebut mendorong penguatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, digitalisasi parkir, pengelolaan sampah berbasis teknologi, pengembangan pendidikan vokasi dan industri kreatif, serta perluasan akses permodalan bagi UMKM.
Di tengah pembahasan tersebut, Pemerintah Kota Malang menyebut terdapat potensi tambahan ruang anggaran sekitar Rp50 miliar. Namun, angka itu belum menjadi tambahan belanja final karena masih harus melalui verifikasi pendapatan dan kebutuhan masing-masing program.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan tambahan ruang anggaran tersebut tidak akan dibagi rata kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Alokasi akan diarahkan kepada OPD dan wilayah yang programnya masuk dalam prioritas pembangunan.
“Sudah kita verifikasi, kita validasi. Kemungkinan ada sekitar anggaran Rp50 miliar, kemudian juga terkait dengan gaji,” kata Wahyu dalam pembahasan anggaran Pemkot Malang, Senin (21/9/2026).
Menurut Wahyu, penggunaan ruang fiskal tambahan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, visi dan misi kepala daerah, serta arah pembangunan dalam RPJMD Kota Malang. Kecamatan yang sebelumnya mengalami penyesuaian anggaran juga masuk dalam pertimbangan.
“Skemanya nanti kita akan berikan kepada OPD yang memang sejalan dengan prioritas pembangunan, program nasional, visi misi, masih juga dalam RPJMD, dan juga termasuk kecamatan-kecamatan yang tadi sempat terpotong,” jelasnya.
Pemkot Malang masih menginventarisasi potensi tambahan pendapatan yang belum seluruhnya masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Setelah data terkonsolidasi, pemerintah akan menentukan OPD dan program yang memperoleh tambahan alokasi.
“Nanti kita bahas lebih detail tiap OPD. Kita akan akumulasikan semua data pendapatan yang sudah kita dapat, kemudian nanti kita berikan kepada OPD-OPD prioritas sesuai dengan usulan-usulan dari pendapat fraksi-fraksi,” ujarnya.
Besaran sekitar Rp50 miliar tersebut dengan demikian masih berupa ruang fiskal yang sedang dihitung, bukan tambahan belanja yang sudah ditetapkan untuk masing-masing OPD.
Pembahasan fiskal 2027 juga bersinggungan dengan target penurunan pengangguran. Pemkot Malang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbaru berada di angka 5,97 persen, turun dari 6,10 persen. Dalam sasaran pembangunan 2027, pemerintah mematok TPT maksimal sekitar 5,6 persen.
Angka tersebut juga berada di bawah capaian TPT 2025 yang tercatat 5,69 persen. Untuk mengejar target itu, Pemkot Malang mengandalkan perluasan kesempatan kerja, investasi, peningkatan kompetensi pencari kerja, serta penguatan sektor informal dan ekonomi kreatif.
Wahyu menilai investasi yang masuk ke Kota Malang berpotensi memperluas serapan tenaga kerja. Namun, ukuran persoalan ketenagakerjaan menurutnya tidak hanya berada pada pekerjaan formal.
“Dengan adanya investasi masuk, tentu juga akan ada pengurangan pengangguran,” kata Wahyu.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kreatif turut menciptakan pekerjaan di luar sektor formal. Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti pembenahan pendataan agar pekerja informal juga tergambar dalam kondisi ketenagakerjaan Kota Malang.
“Sekarang dengan kota kreatif ini akhirnya banyak membuat pekerja-pekerja yang tidak bekerja di sektor formal, tapi di informal. Mereka bisa mengurangi pengangguran,” ujarnya.
Kota Malang memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu ruang pengembangan kesempatan kerja. Penguatan sektor tersebut kemudian ditempatkan berdampingan dengan investasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan perluasan lapangan pekerjaan dalam strategi pemerintah mengejar target TPT 2027.
“Target kita optimis kita bisa naik melebihi dari pusat,” ujar Wahyu.
