MALANG, PENAJATIM.COM — Kemacetan di Kota Malang yang terus meningkat membuat Komisi C DPRD Kota Malang mendorong percepatan integrasi Trans Jatim dengan transportasi publik lokal. Langkah ini disebut sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Ketua Komisi C, Muhammad Anas Muttaqin, menilai integrasi tidak cukup hanya dengan mengoperasikan Trans Jatim. Harus ada pembenahan menyeluruh mulai dari re routing trayek, standarisasi pelayanan, sistem feeder, hingga peremajaan armada angkot.
“Kita tidak bisa bicara mengurangi kemacetan kalau transportasi publiknya tidak menarik. Trans Jatim dan angkot harus terhubung, bukan jalan sendiri-sendiri,” ujar Anas, Kamis (13/8/2026).
Menurut Anas, pertumbuhan kawasan pemukiman baru di Kota Malang membuat peta trayek angkutan kota saat ini sudah tidak relevan. Banyak trayek lama yang masih berputar di pusat kota, sementara warga di pinggiran kesulitan akses.
“Perlu dilakukan re routing trayek serta penyesuaian standar pelayanan. Tujuannya agar angkutan umum lebih menjangkau kawasan pemukiman dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Standar pelayanan juga harus dibenahi. Ketepatan waktu, kebersihan armada, dan sikap ramah pengemudi disebut jadi faktor penting agar warga merasa nyaman.
Untuk menarik minat pengguna, Komisi C mendorong Pemkot segera merealisasikan program subsidi angkutan pelajar tahun ini.
Program ini dinilai bisa membantu dua hal sekaligus: meringankan beban orang tua dan meningkatkan pendapatan sopir angkot.
“Kalau pelajar dari sekarang sudah terbiasa naik angkutan umum, nanti dewasa juga akan tetap memilih transportasi publik. Ini investasi kebiasaan,” kata politisi PKB itu.
Selain itu, Anas menyebut peremajaan armada angkot sebagai pekerjaan rumah mendesak. Armada yang sudah tua, tidak nyaman, dan sering mogok membuat masyarakat lebih memilih motor atau mobil pribadi.
“Kalau armadanya nyaman, aman, dan terawat, pasti orang akan mau meninggalkan kendaraan pribadinya,” tegasnya.
Kunci integrasi menurut Komisi C adalah penerapan sistem feeder. Dalam skema ini, angkot tidak bersaing dengan Trans Jatim, melainkan menjadi “pengumpan”.
Angkot bertugas mengantar penumpang dari gang dan pemukiman menuju halte-halte Trans Jatim. Begitu juga sebaliknya.
“Dengan pola feeder, jangkauan Trans Jatim akan jauh lebih luas. Warga di perumahan tidak perlu jalan jauh ke halte utama,” ujar Anas.
Ia menekankan, implementasi feeder butuh sinergi kuat antara Pemprov Jatim, Pemkot Malang, operator Trans Jatim, dan organisasi angkutan. Semua pihak harus duduk bersama dan membuat kajian komprehensif agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Anas berharap, jika integrasi berjalan, Kota Malang bisa memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan mudah diakses.
Dampaknya tidak hanya mengurangi kemacetan, tapi juga mendukung terciptanya transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
“Kami mendorong semua pihak duduk satu meja. Tujuannya satu: membuat warga Malang nyaman naik angkutan umum. Kalau itu tercapai, otomatis kendaraan pribadi berkurang dan kota jadi lebih tertib,” pungkasnya. (lil).
