PENAJATIM – Penguatan ekosistem halal di Kota Malang kembali mendapatkan pengakuan nasional. Pemerintah kota setempat mencatat capaian penting setelah meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang yang digelar oleh Universitas Brawijaya pada 2026. Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi arah kebijakan daerah dalam membangun sistem halal yang terintegrasi.
Dua kategori yang diraih adalah Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota. Penghargaan ini menjadi indikator bahwa strategi yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu menjawab kebutuhan pengembangan sektor halal secara berkelanjutan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hassan, kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam forum Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026 yang berlangsung di lingkungan kampus UB. Agenda ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Emil Elestianto Dardak, Lalu Muhamad Iqbal, serta Rektor UB Widodo bersama kepala daerah lainnya di Jawa Timur.
Dalam keterangannya, Wahyu menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. “Alhamdulillah kami dari Pemerintah Kota Malang mendapat apresiasi dari UB terkait dengan ekosistem halal. Sebelumnya kami juga meraih penghargaan dari Kementerian Perindustrian sebagai terbaik pertama dalam Halal Awards, dan hari ini kembali memperoleh dua penghargaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh sinergi antara pelaku usaha mikro, komunitas, akademisi, sektor keuangan, hingga media. Kolaborasi ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berdaya tahan.
Di tingkat implementasi, pemerintah kota terus mengakselerasi berbagai program melalui perangkat daerah terkait. Fokus utama diarahkan pada edukasi dan fasilitasi sertifikasi halal, termasuk pendampingan teknis bagi pelaku usaha. Pemerintah juga menggandeng lembaga terkait untuk memperluas akses sertifikasi secara gratis, terutama bagi UMKM dan pedagang kaki lima.
“Secara aktif kami melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal sekaligus memfasilitasi prosesnya. Upaya ini kami prioritaskan untuk UMKM agar semakin banyak produk yang memiliki jaminan halal,” jelas Wahyu.
Ke depan, penguatan sektor halal tetap menjadi agenda strategis. Pemerintah Kota Malang menargetkan produk berbasis UMKM, khususnya di sektor makanan, mampu menembus pasar yang lebih luas dengan daya saing yang meningkat. “Kami ingin produk makanan UMKM bisa menjadi unggulan dan bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penilaian dalam UB Halal Metric Award mencakup sejumlah indikator utama, antara lain kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur pendukung. Ketiga kategori yang dinilai meliputi sektor industri, pemerintahan, dan perguruan tinggi, dengan penekanan pada komitmen institusi dalam membangun ekosistem halal secara menyeluruh.
