PENAJATIM – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berkomitmen mendorong pengalihan status Rusunawa Muharto dari Barang Milik Negara (BMN) menjadi aset Pemerintah Kota Malang. Langkah ini disiapkan untuk membuka jalan bagi pembenahan bangunan yang mengalami kerusakan, sekaligus menjawab kebutuhan penghuni terhadap hunian yang lebih layak.
Wahyu menyatakan, Pemkot Malang akan kembali bersurat kepada pemerintah pusat untuk meminta penyerahan aset yang saat ini masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Status kepemilikan tersebut menjadi kendala utama karena pemerintah kota belum memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan maupun rehabilitasi secara langsung.
“Aset tersebut masih BMN, aset Kementerian PU. Jadi kita tidak bisa mengelola, merehabilitasi, dan apa pun,” ujar Wahyu, Rabu (7/10/2026).
Ia menegaskan, penyerahan aset menjadi tahapan yang perlu dituntaskan agar Pemkot Malang dapat mengambil langkah perbaikan. Karena itu, pemerintah kota berencana menindaklanjuti proses administrasi tersebut melalui komunikasi resmi dengan pemerintah pusat.
“Tapi kita akan segera bersurat kembali untuk bisa menyerahkan BMN tersebut menjadi aset Pemkot. Baru setelah itu bisa kita lakukan perbaikan,” lanjutnya.
Komitmen tersebut muncul di tengah kondisi Rusunawa Muharto yang membutuhkan perhatian. Sejumlah bagian bangunan, termasuk atap dan kamar mandi, dilaporkan mengalami kerusakan. Kondisi lingkungan yang dinilai kumuh turut memperkuat kebutuhan pembenahan agar hunian tetap terjaga kelayakan dan kenyamanannya.
Selama ini, penghuni harus mengandalkan swadaya untuk menangani kerusakan yang muncul. Pujiono, salah seorang penghuni yang telah tinggal di Rusunawa Muharto sejak sekitar 1999, mengatakan warga bahkan mengumpulkan iuran bulanan untuk membantu membiayai perbaikan.
“Saat atapnya rusak karena angin, sempat ditanya ke Pemkot, karena tidak ada perbaikan. Akhirnya inisiatif warga sendiri tiap bulan iuran Rp 10.000 untuk uang bangunan,” ungkap Pujiono.
Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan secara gotong royong sesuai kemampuan penghuni. Namun, upaya mandiri tersebut memiliki keterbatasan ketika kerusakan membutuhkan penanganan yang lebih besar.
“Harapan ke depannya ya pemerintah bisa ikut membenahi agar terlihat bersih, rapi, bagus. Kalau kayak gitu kan senang,” tuturnya.
Rencana pengalihan Rusunawa Muharto menjadi aset daerah menjadi langkah awal yang tengah ditempuh Pemkot Malang untuk menangani persoalan tersebut. Setelah penyerahan resmi dilakukan, pemerintah kota baru dapat menindaklanjuti pengelolaan dan perbaikan bangunan sesuai kewenangannya.
