MALANG, PENAJATIM.COM – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendesak Pemkot Malang segera menindaklanjuti tawaran bantuan feeder Trans Jatim dari Pemprov Jawa Timur. Menurutnya, program ini merupakan peluang besar memperkuat integrasi layanan transportasi publik di Kota Malang.
Desakan itu disampaikan Amithya, Senin (10/8/2026), menyusul belum adanya kepastian dari Pemkot terkait skema penerimaan bantuan senilai Rp5 miliar tersebut.
Amithya menilai Pemkot seharusnya tidak menunda untuk menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi Pemprov. Berbagai kebutuhan teknis pendukung feeder perlu segera dipetakan agar program bisa berjalan cepat.
“Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota itu baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberadaan feeder penting, supaya manfaat Trans Jatim tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di sekitar jalur protokol,” kata Amithya.
Ia menjelaskan, feeder sangat dibutuhkan untuk menjangkau jalan-jalan lingkungan yang tidak bisa dilalui armada besar Trans Jatim. Dengan begitu, layanan bisa menjangkau permukiman warga.
Lebih lanjut, Amithya menyebut feeder juga menjadi momentum memberdayakan angkot yang selama ini kian tersisihkan oleh perkembangan transportasi massal.
“Angkot-angkot yang existing ini kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan menyambut program dari Provinsi ini. Di jalan protokol kan sudah ada Trans Jatim, tinggal di serabut-serabut jalannya,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, bantuan Rp5 miliar dari Pemprov bersifat stimulan dan tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu Pemkot perlu segera menghitung kemampuan APBD untuk keberlanjutan program setelah stimulan habis.
“Ya, pasti bantuan senilai Rp5 miliar ini stimulan. Karena itu, Pemkot Malang perlu melihat kekuatan APBD untuk program feeder Trans Jatim,” jelasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui Pemkot masih mempelajari detail skema bantuan feeder tersebut. Rapat pembahasan bersama Pemprov Jatim dijadwalkan berlangsung Selasa besok.
“Ya, kita memang sedang mempelajari terkait dengan feeder tersebut dan ini kita akan sosialisasikan terlebih dahulu. Besok rapat di provinsi,” terang Wahyu.
Wahyu ingin memastikan tidak ada perbedaan pemahaman terkait peruntukan dana. Sejauh ini masih muncul informasi berbeda apakah bantuan akan langsung ke angkot atau untuk kebutuhan transportasi lainnya.
“Kita ingin tahu secara detail. Setelah kita besok diundang oleh provinsi untuk menjelaskan terkait dengan bantuan keuangan tersebut, agar nanti pada saat kita terima, kita sosialisasikan, sudah jelas seperti apa. Jangan sampai nanti ada miss,” tegasnya.
Ia menyebut penataan sistem transportasi ini bertujuan mengurai kemacetan dan meningkatkan layanan publik, sekaligus memastikan angkot tidak terdampak.
“Ini adalah untuk memberikan, pertama, terkait dengan BTS (Buy The Service), agar tidak ada kemacetan di Kota Malang dan pergerakan masyarakat terkendali. Dan yang kedua, angkot juga jangan sampai kena dampaknya,” jelasnya.
Untuk skema armada dan kemampuan APBD setelah bantuan berakhir, Wahyu menyebut masih akan dihitung ulang.
“Nah, itu kita hitung lagi. Kalau kita prediksi-prediksi nanti khawatir salah ngomong. Nanti kita hitung-hitung ulang kemampuan APBD kita,” pungkasnya. (Zai).
