PENAJATIM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mulai mendorong pengelolaan sampah ke tahap yang lebih jauh. Bukan sekadar mengurangi timbunan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, sampah plastik dengan nilai ekonomi rendah kini diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM) melalui teknologi pirolisis.
Mesin yang ditempatkan di TPA Supit Urang dan salah satu Tempat Pengolahan Sampah (TPS) tersebut mampu mengolah sekitar 200 kilogram sampah plastik dalam satu kali proses. Dari jumlah itu, DLH menghasilkan sekitar 130 liter BBM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond H. Matondang, mengatakan teknologi tersebut telah masuk tahap pemanfaatan untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah. BBM hasil pirolisis tidak hanya diproduksi sebagai eksperimen, tetapi sudah digunakan untuk sejumlah kendaraan dan peralatan milik DLH.
“Kami masih bekerja sama dengan bank-bank sampah di Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, karena yang digunakan adalah sampah plastik dengan nilai jual rendah, sekitar Rp700 per kilogram,” kata Raymond.
Menurutnya, keterbatasan bahan baku membuat produksi belum dapat dilakukan setiap hari. Sampah plastik harus terlebih dahulu dikumpulkan hingga mencapai jumlah yang cukup untuk satu kali proses.
Saat ini, produksi dilakukan sekitar satu hingga dua kali dalam sepekan, tergantung ketersediaan plastik low value yang menjadi bahan utama pirolisis.
“Dari sekali proses memasak 200 kilogram sampah plastik, dapat dihasilkan sekitar 130 liter BBM. Untuk sementara prosesnya belum bisa dilakukan setiap hari karena kami harus mengumpulkan terlebih dahulu sampah plastik yang dibutuhkan,” jelasnya.
BBM hasil pengolahan tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. DLH menggunakannya untuk kendaraan sky lift, peralatan yang menggunakan bahan bakar diesel, hingga membantu operasional ambulans yang sebelumnya menggunakan solar.
Raymond menyebut kualitas BBM hasil pirolisis berada di atas Dexlite atau setara Pertadex. Pemanfaatan tersebut sekaligus menjadi upaya DLH menguji penggunaan produk hasil pengolahan sampah secara langsung untuk mendukung aktivitas operasional.
Langkah DLH tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah mulai diperlakukan tidak hanya sebagai persoalan pembuangan, tetapi juga sebagai persoalan pemanfaatan sumber daya. Plastik yang sulit memiliki nilai ekonomi di tingkat bank sampah diarahkan masuk ke proses pengolahan sehingga memiliki fungsi baru sebagai sumber energi.
Meski demikian, kapasitas teknologi tidak otomatis menyelesaikan persoalan pasokan. Ketersediaan bahan baku menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibangun DLH bersama jejaring bank sampah dan pengelola sampah di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, DLH juga mengembangkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Berbeda dengan pirolisis yang menghasilkan bahan bakar cair, RDF mengolah sampah menjadi bahan bakar padat berbentuk briket.
Pengembangan RDF masih menghadapi persoalan kualitas produk. Briket yang sebelumnya direncanakan menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen belum memenuhi nilai kalor yang dipersyaratkan industri tersebut berdasarkan hasil pengujian.
DLH kemudian menyiapkan pengembangan berikutnya dengan mengarahkan produk RDF menjadi batu bara sintetis.
“Saat ini kami sedang menyiapkan tahapan berikutnya agar briket RDF bisa ditingkatkan menjadi batu bara sintetis. Pengembangannya direncanakan menggunakan dukungan anggaran dari LSDP,” ujar Raymond.
Dua teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya DLH mencari model pengelolaan sampah yang tidak seluruhnya bergantung pada kapasitas TPA. Semakin banyak sampah yang dapat dipilah dan diolah sejak awal, semakin kecil pula beban residu yang harus berakhir di Supit Urang.
Namun, strategi tersebut tetap membutuhkan pengurangan sampah dari sumbernya. Bank sampah, penguatan Tempat Pengolahan Sampah (TPS), serta pemilahan oleh masyarakat menjadi mata rantai yang menentukan keberlanjutan teknologi pengolahan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, bersama DLH sebelumnya meninjau mesin pirolisis dan RDF yang pengadaannya dilakukan melalui APBD 2025. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pemanfaatan fasilitas yang dibiayai anggaran daerah.
Anas menilai keberadaan kedua mesin tersebut harus ditempatkan dalam strategi pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh.
“Pengelolaan sampah tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan di hilir atau di tempat pembuangan akhir. Yang terpenting adalah mengurangi sampah sejak dari hulunya sehingga volume sampah yang masuk ke TPA Supit Urang bisa terus ditekan,” ujarnya.
Bagi DLH, tantangan berikutnya bukan semata memastikan mesin dapat beroperasi, tetapi membangun ekosistem agar teknologi tersebut mampu berjalan secara berkelanjutan. Ketersediaan bahan baku, frekuensi produksi, kualitas hasil pengolahan, hingga pemanfaatan produk menjadi bagian yang harus terus diuji.
Jika rantai tersebut berjalan konsisten, sampah plastik bernilai ekonomi rendah yang selama ini berpotensi menjadi beban TPA dapat memiliki fungsi baru sebagai sumber energi, sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Malang.
