PENAJATIM – Uji coba pembagian makanan dengan sistem prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang mulai menarik perhatian kalangan legislatif. Di tengah perubahan pola distribusi tersebut, muncul dorongan agar skema baru ini tidak hanya dilihat sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai kebijakan yang perlu diuji secara serius sebelum diterapkan lebih luas.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi, S.Pd., MM, menilai pendekatan prasmanan menghadirkan pengalaman berbeda bagi siswa dibanding pola distribusi sebelumnya. Ia melihat adanya ruang fleksibilitas yang memungkinkan siswa lebih terlibat dalam menentukan porsi makan mereka sendiri.
“Konsep prasmanan ini menarik dan patut dikaji lebih dalam sebagai salah satu opsi tambahan dalam pendistribusian program MBG di sekolah-sekolah,” ujar Suryadi saat menghadiri uji coba bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, di MIN 2, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, keunggulan utama dari skema ini terletak pada kualitas penyajian makanan yang lebih segar dan hangat, sekaligus memberi ruang bagi siswa untuk menyesuaikan kebutuhan asupan mereka. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan tidak boleh mengabaikan fungsi utama sekolah sebagai tempat belajar.
“Waktu pembelajaran harus tetap menjadi prioritas utama. Program MBG ini jangan sampai justru membebani guru dengan tugas tambahan di luar peran utamanya sebagai pendidik,” tegasnya.
Suryadi juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan kebijakan. Ia menilai setiap model distribusi, termasuk prasmanan, memiliki sisi positif sekaligus potensi kendala yang perlu diantisipasi sejak awal.
“Setiap skema pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu perlu kajian yang matang dan komprehensif sebelum diterapkan secara luas,” katanya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk tidak ragu mengambil referensi dari praktik serupa di negara lain yang telah lebih dulu menerapkan sistem distribusi makanan di sekolah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya penyesuaian dengan kondisi lokal agar kebijakan tetap relevan dan efektif.
“Pemerintah harus berani belajar dari praktik baik di negara lain, tentu dengan penyesuaian terhadap kondisi kita,” ujarnya.
Melalui uji coba yang tengah berjalan ini, Suryadi berharap pemerintah dapat menemukan formulasi paling tepat dalam pelaksanaan MBG. Baginya, tujuan utama program ini tetap harus berpijak pada peningkatan kualitas gizi dan kesehatan siswa, tanpa mengorbankan proses pendidikan yang menjadi fondasi utama di sekolah.
