PENAJATIM – Rencana penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa dipandang sekadar sebagai kebijakan teknis. Di baliknya, tersirat upaya pemerintah mengelola situasi ekonomi yang tengah menghadapi tekanan global.
Assc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UB, melihat langkah ini sebagai bentuk komunikasi kebijakan yang sarat makna. Ia menilai pemerintah tengah menyampaikan pesan bahwa kondisi ekonomi, khususnya sektor energi, membutuhkan kewaspadaan bersama.
Menurutnya, WFH mencerminkan pendekatan bertahap dalam mengajak publik berhemat. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa langkah pengendalian dimulai dari internal birokrasi sebelum meluas ke masyarakat.
“Ini menunjukkan upaya negara memberi contoh terlebih dahulu dalam penghematan energi,” ujarnya.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen membaca respons publik. Dengan menggulirkan wacana ke ruang publik, pemerintah dapat menilai sejauh mana masyarakat menerima ide efisiensi tersebut.
Maulina menyebut, pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk peringatan dini yang disampaikan secara halus. Pemerintah tidak secara terbuka menyatakan adanya tekanan besar, tetapi memberi sinyal agar masyarakat mulai bersiap.
Tekanan tersebut, lanjutnya, tidak lepas dari kondisi global. Ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di kawasan penghasil energi, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Dampaknya langsung terasa pada beban subsidi energi dalam APBN.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas harga atau mempertahankan kesehatan fiskal. WFH dinilai sebagai salah satu langkah alternatif untuk menekan konsumsi BBM tanpa harus menaikkan harga.
“Langkah ini bisa menjadi solusi sementara untuk mengurangi tekanan tanpa memicu gejolak,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang paling krusial adalah menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal meski ASN bekerja dari rumah.
Selain itu, komunikasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Wacana ini berpotensi ditafsirkan sebagai tanda akan adanya kebijakan yang lebih berat, seperti kenaikan harga BBM.
“Di sinilah pentingnya komunikasi yang jelas dan menenangkan,” katanya.
Maulina juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan penghematan jika pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki program-program yang dinilai membebani APBN.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan, tetapi juga oleh cara penyampaian dan pelaksanaannya. Kepercayaan publik menjadi kunci utama agar kebijakan seperti WFH dapat berjalan efektif di tengah tantangan ekonomi global.
