MALANG, PENAJATIM – Kabar baik datang untuk dunia pendidikan di Kota Malang. Pemerintah pusat dipastikan mengucurkan bantuan presiden pada 2026 untuk merehabilitasi 15 sekolah yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah. Bantuan tersebut disebut akan menyasar sekolah dasar yang tersebar merata di lima kecamatan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyampaikan bahwa daftar sekolah penerima bantuan sudah masuk dalam pembahasan. Berdasarkan data yang ia lihat, distribusi bantuan dilakukan proporsional. Setiap kecamatan diperkirakan mendapat jatah sekitar tiga sekolah.
“Daftarnya sudah saya lihat, hampir rata di lima kecamatan,” ujar Ginanjar.
Di Kecamatan Kedungkandang misalnya, SD Negeri Sawojajar 2 termasuk dalam daftar penerima. Sementara di Kecamatan Lowokwaru terdapat SD Negeri Mojolangu 3 yang juga direncanakan memperoleh perbaikan melalui skema banpres tersebut.
Namun Ginanjar menegaskan, kebutuhan rehabilitasi sekolah di Kota Malang masih jauh lebih banyak dari sekadar 15 titik. Ia menyoroti sejumlah sekolah di daerah pemilihannya di Kecamatan Lowokwaru yang kondisinya dinilai mendesak.
Salah satunya SD Negeri Mojolangu 5. Berdasarkan informasi dari pihak sekolah, bagian yang paling membutuhkan penanganan cepat adalah ruang kantor. Dinding dan atapnya mengalami retakan memanjang dari bawah hingga ke atas, yang dikhawatirkan membahayakan aktivitas guru dan tenaga kependidikan.
Kondisi serupa juga ditemukan di SD Negeri Tulusrejo 4. Sejumlah genteng dilaporkan berlubang sehingga rawan bocor saat hujan turun. Selain itu, di SD Negeri Lowokwaru 3, salah satu ruang kelas bahkan tidak lagi dapat digunakan. Struktur atap yang tersusun dari triplek, papan kayu, dan genteng dilaporkan sudah banyak yang ambrol.
“Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi juga keselamatan siswa dan guru,” tegas Ginanjar.
Selain mengandalkan banpres, beberapa sekolah juga telah masuk dalam rencana perbaikan melalui APBD 2026. Di antaranya SD Negeri Tulusrejo 2, SD Negeri Mojolangu 5, serta SD Negeri Lowokwaru 2. Skema pendanaan ini diharapkan dapat saling melengkapi agar rehabilitasi tidak terhambat keterbatasan anggaran.
Ginanjar menyebut, kebutuhan biaya per sekolah tidaklah kecil. Untuk memperbaiki fasilitas rusak, satu sekolah bisa memerlukan anggaran antara Rp150 juta hingga Rp300 juta, tergantung tingkat kerusakan.
Karena itu, Komisi D DPRD Kota Malang berkomitmen terus memperjuangkan penambahan kuota bantuan presiden pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai, intervensi pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan mengingat banyaknya bangunan sekolah yang telah berusia tua dan memerlukan renovasi bertahap.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong optimalisasi seluruh sumber pendanaan yang tersedia. Mulai dari APBD, pokok pikiran dewan, musyawarah perencanaan pembangunan, hingga program RT berkelas. Menurutnya, sebagian anggaran dari berbagai jalur tersebut perlu diprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan.
Dengan kombinasi dukungan pusat dan daerah, perbaikan sekolah diharapkan tidak hanya bersifat tambal sulam, melainkan benar-benar mampu menciptakan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan di Kota Malang.
