MALANG, PENAJATIM – Ambisi menjadikan Kota Malang sebagai smart city kembali disorot DPRD. Kali ini, perhatian tertuju pada optimalisasi fasilitas WiFi gratis yang dinilai dapat memperkuat ekosistem digital sekaligus membuka akses lebih luas bagi masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menilai transformasi menuju kota berbasis teknologi tidak cukup hanya berhenti pada wacana. Menurutnya, infrastruktur digital seperti akses internet gratis di ruang publik dapat menjadi pengungkit ekonomi kreatif, terlebih Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan ribuan mahasiswa dan banyak perguruan tinggi.
“Fasilitas WiFi gratis, ketika itu sangat positif digunakan dan menjadi ruang pembelajaran ya kenapa tidak direalisasikan kembali di masyarakat,” ujar Trio, Jumat 20 Februari 2026.
Ia mengingatkan, program serupa sebenarnya pernah dijalankan saat pandemi Covid-19. Ketika itu, sebanyak 551 titik WiFi gratis dipasang di balai RW untuk menunjang pembelajaran daring siswa. Kebijakan tersebut menjadi solusi di tengah keterbatasan akses internet masyarakat.
“WiFi gratis dulu sudah pernah, tapi berbasis RW. Karena waktu itu ada pandemi Covid-19, sehingga untuk mendukung kegiatan lain khususnya bagi siswa sekolah maka dibutuhkan sarana prasarana pendukung. Nah sebagai bantuan pembelajaran maka kita usulkan agar dipasang WiFi gratis,” jelasnya.
Namun seiring berakhirnya pandemi, Pemkot Malang melakukan evaluasi. Dari ratusan titik yang terpasang, hanya sekitar separuhnya yang dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, beban anggaran dinilai cukup besar, sementara pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Kami pun dengan kondisi anggaran yang banyak hal belum terselesaikan, ya didahulukan untuk hal-hal yang mungkin menjadi skala prioritas,” katanya.
Meski begitu, Trio tidak menutup peluang program tersebut dihidupkan kembali. Ia menilai, pengadaan WiFi gratis perlu melalui kajian menyeluruh agar tepat sasaran dan benar-benar memberi dampak. Tidak semua wilayah, menurutnya, harus difasilitasi dengan skema yang sama. Masyarakat juga bisa berinisiatif melalui program pemberdayaan seperti RT Berkelas.
Ia mencontohkan keberhasilan pemasangan CCTV di sejumlah gang dan permukiman yang sebelumnya tidak terjangkau jaringan utama Diskominfo. Program itu lahir dari aspirasi warga dan kini dirasakan manfaatnya. Skema serupa dinilai bisa diterapkan untuk akses internet lingkungan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menegaskan setiap usulan WiFi gratis harus berbasis kebutuhan riil dan sesuai dengan kamus usulan Pemkot. Partisipasi warga justru dinilai penting agar fasilitas tidak mubazir.
“Kalau itu muncul dari bawah malah kesadarannya semakin tinggi. Tidak sia-sia dimanfaatkan dan perencanaannya jelas, matang. Kalau memang dari RT Berkelas, kepentingannya buat apa harus dipastikan di situ. Bisa untuk pemberdayaan UMKM, pendidikan, kalau itu jadi usulan ya bisa saja,” ujar Wiwid.
Sebagai alternatif, Trio mengusulkan agar WiFi gratis diprioritaskan di fasilitas umum seperti taman kota dan ruang terbuka hijau. Skema ini dinilai lebih efisien ketimbang memasang jaringan di setiap RW. Kawasan seperti Alun-alun Merdeka, yang menjadi titik temu komunitas kreatif dan anak muda, dianggap strategis untuk dilengkapi akses internet publik.
Pendanaan pun tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBD. Ia mendorong kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema corporate social responsibility atau CSR, termasuk menggandeng penyedia layanan internet.
“Tapi di fasilitas umumnya Pemkot, ya nanti kita doronglah agar mungkin di taman-taman itu, pemerintah bisa bekerja sama. Kan sebenarnya pendanaan tidak harus APBD ya. Bisa jadi menggandeng CSR dari provider ataupun yang nanti perusahaan-perusahaan bisa membantu pemerintah di ruang terbuka atau ruang publik untuk akses WiFi ke masyarakat,” ungkapnya.
Meski mendukung penguatan akses digital, Trio mengingatkan potensi dampak negatif jika tidak diimbangi literasi digital. Internet di ruang publik, menurutnya, bisa membawa manfaat besar sekaligus risiko penyalahgunaan.
“Kadang kan WiFi ini bisa plus-minus ya pemanfaatan. Ketika itu banyak meresahkan terus keberadaannya justru meresahkan atau tidak membawa manfaat, tentu itu perlu dievaluasi,” sebutnya.
Karena itu, optimalisasi WiFi gratis harus disertai edukasi dan pengawasan. Internet tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi ruang belajar, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan komunitas literasi. Bagi DPRD, kuncinya terletak pada kemanfaatan.
“Intinya adalah kemanfaatan. Selama internet tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dan memudahkan akses pendidikan, kami akan terus mendorong pemerintah agar fasilitas tersebut tersedia dan terawat dengan baik,” tutup Trio.
