PENAJATIM – Kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Malang dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Meski terdapat tambahan ruang fiskal, DPRD memastikan perubahan anggaran tidak menggeser program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/8/2026).
Dalam rancangan perubahan tersebut, Silpa Pemkot Malang tercatat meningkat dari Rp199,14 miliar menjadi Rp303,52 miliar. Artinya, terdapat tambahan sekitar Rp104,37 miliar.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, kenaikan Silpa tersebut salah satunya berkaitan dengan perubahan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil).
Menurut Wahyu, sebelumnya dana tunjangan guru langsung ditransfer ke rekening penerima. Namun, mekanisme tersebut berubah sehingga dana harus terlebih dahulu masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kondisi itu membuat dana tercatat sebagai Silpa karena masuk pada akhir tahun anggaran.
“Dulu dana langsung ditransfer ke rekening guru. Sekarang harus masuk dulu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sehingga dana tercatat sebagai Silpa karena masuk di akhir tahun anggaran. Di awal tahun 2026 sudah kita transfer dan sudah diterima guru,” jelas Wahyu.
Ia memastikan seluruh dana tunjangan guru tersebut telah disalurkan kepada penerima. Pemkot Malang juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar mekanisme transfer dana pada tahun berikutnya dapat berlangsung sesuai tahun anggaran berjalan.
Selain Silpa, perubahan KUA-PPAS 2026 juga memuat penyesuaian target pendapatan daerah Kota Malang menjadi Rp2,306 triliun. Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,086 triliun dan pendapatan transfer Rp1,220 triliun.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai angka-angka tersebut masih membutuhkan pendalaman. Menurutnya, pembahasan perubahan KUA-PPAS baru memasuki tahap awal sehingga DPRD akan menguji kembali rasionalitas target pendapatan maupun alokasi belanja melalui rapat-rapat komisi.
“Nanti harus kita petakan satu per satu, karena ini kan di enam bulan terakhir tahun ini. Realistis atau tidaknya nanti kita lihat ketika rapat-rapat komisi,” ucap Mia.
Bagi DPRD, persoalan utama bukan semata perubahan angka dalam dokumen anggaran, melainkan memastikan kebijakan fiskal tetap menjawab program yang telah dirancang sejak awal pemerintahan.
Mia mengatakan DPRD akan mencermati sejumlah program prioritas, termasuk insentif RT/RW, seragam gratis, dan beasiswa. Program-program tersebut akan dilihat kembali dalam konteks perubahan anggaran agar penyesuaiannya tidak mengubah arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Yang terpenting program dan kebijakan yang sudah dikonsepkan di awal tahun tidak melenceng. Kalaupun ada perubahan kebijakan, lebih ke penyesuaian,” tegasnya.
Sementara mengenai Silpa yang mencapai Rp303,52 miliar, Mia mengingatkan agar angka tersebut tidak dipersepsikan sebagai dana yang seluruhnya bebas dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Sebagian Silpa, kata dia, telah melekat pada peruntukan tertentu, antara lain dana tunjangan guru serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Yang kita petakan adalah yang sifatnya bisa digunakan untuk keseluruhan program. Jadi tidak semua Silpa bisa digunakan untuk program lain,” tandasnya.
Karena itu, pembahasan di tingkat komisi akan menjadi tahap penting untuk memilah ruang fiskal yang benar-benar dapat digunakan serta memastikan setiap perubahan alokasi tetap memiliki dasar kebutuhan dan tidak keluar dari arah pembangunan Kota Malang dalam RPJMD.
