PENAJATIM – Rencana Pemerintah Kota Malang mengganti kendaraan dinas berbahan bakar konvensional dengan mobil listrik belum mendapat lampu hijau dari DPRD Kota Malang. Dewan menilai kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian ekonomi yang terukur, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi otomotif.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan setiap kebijakan yang menggunakan anggaran daerah harus mampu menunjukkan manfaat dan efisiensi secara nyata. Karena itu, pemerintah diminta terlebih dahulu menghitung seluruh konsekuensi finansial sebelum memutuskan pengadaan kendaraan listrik.
“Hitung dulu, jangan gegabah. Efisiensi itu harus dibuktikan dengan angka, bukan narasi,” ujar Amithya, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak memang dapat menjadi alasan untuk mencari alternatif yang lebih hemat. Namun, klaim penghematan melalui penggunaan mobil listrik tetap harus dibuktikan melalui analisis yang komprehensif.
“Kalau kajiannya ternyata memang jauh, artinya memang benar-benar signifikan efisiensinya ya sah-sah saja untuk dilaksanakan,” katanya.
Amithya mengingatkan bahwa penggantian armada kendaraan dinas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Persoalannya bukan hanya membeli beberapa unit kendaraan baru, melainkan menghitung kemampuan APBD apabila kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh pada armada milik pemerintah daerah.
“Pastinya itu memerlukan perhitungan yang sangat matang dan kaku. Apakah dengan mengganti mobil saat ini menjadi mobil listrik bisa menjadi solusi dan seberapa banyak efisiensinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila tujuan utama pemerintah adalah melakukan efisiensi anggaran, masih terdapat berbagai alternatif lain yang dapat ditempuh tanpa harus mengeluarkan investasi besar pada tahap awal.
“Ketika memang bisa dilakukan dari hal lain efisiensinya ya kenapa tidak. Mungkin itu kendaraan listrik salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan,” ucapnya.
Menurut Amithya, keputusan baru layak diambil apabila hasil kajian menunjukkan penghematan yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya investasi. Sebaliknya, apabila selisih efisiensinya tidak signifikan, pemerintah sebaiknya mencari langkah penghematan lain yang lebih efektif.
“Kalau kita memang bisa mengencangkan ikat pinggang dari satu sumber itu saja ya tidak apa-apa. Tapi kalau efisiensinya tidak terlalu besar, mari kita cari sumber efisiensi yang lain,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, memastikan belum ada keputusan mengenai penggantian kendaraan dinas ke mobil listrik. Saat ini pemerintah masih menyusun simulasi untuk membandingkan besaran investasi yang dibutuhkan dengan potensi penghematan biaya operasional, termasuk konsumsi bahan bakar.
“Jadi begini apabila ada kasus seperti ini kami melakukan pemodelan, sedang disimulasikan angka investasinya berapa dan penghematannya yang bisa dilakukan bisa meng-cover kenaikan ini atau tidak,” jelas Erik.
Hasil simulasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Malang dalam menentukan apakah penggunaan mobil listrik benar-benar mampu memberikan efisiensi anggaran yang layak bagi keuangan daerah.
