ENAJATIM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Malang Raya akhirnya dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPRD Kota Malang dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung dewan, Rabu (17/6/2026). Pertemuan berlangsung setelah Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama para wakil ketua dan anggota dewan membuka pagar gedung dan menemui massa aksi.
Dialog sempat berlangsung dalam suasana yang memanas. Massa sempat menyoraki Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, ketika pembahasan mulai mengarah pada sosok Presiden Prabowo Subianto. Namun ketegangan berhasil diredam setelah pimpinan DPRD memilih berdialog langsung dengan mahasiswa di depan gerbang.
Dalam kesempatan tersebut, Amithya menegaskan DPRD terbuka terhadap seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dan memastikan setiap aspirasi akan ditindaklanjuti.
“Kami tidak anti kritik. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini kami terima dan catat. Tidak ada satupun yang kami tolak,” ujar Amithya.
Koordinator aksi kemudian membacakan sembilan tuntutan yang dibawa mahasiswa. Tuntutan tersebut mencakup empat isu utama, yakni persoalan ekonomi, penegakan hukum, kesehatan dan lingkungan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang. Selain itu, mereka juga mendesak adanya transparansi anggaran, peningkatan kualitas menu makanan, hingga evaluasi terhadap kontraktor maupun pemasok yang terlibat dalam program tersebut.
Menurut massa aksi, masih ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar gizi serta keterlambatan distribusi di sejumlah lokasi penerima manfaat.
“MBG idenya bagus, tapi di lapangan jomplang. Anak-anak masih dapat makanan tidak sesuai standar. Itu yang harus dibenahi,” seru salah seorang orator di hadapan peserta aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rimzah menyatakan Fraksi Gerindra tetap mendukung keberlanjutan Program MBG, namun pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami di daerah mengikuti arahan pemerintah pusat. MBG jalan terus, tapi harus dievaluasi agar manfaatnya optimal dirasakan anak-anak Kota Malang,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya melalui pergantian badan pelaksana kepada Badan Gizi Nasional (BGN) serta perubahan mekanisme penyaluran anggaran yang kini langsung dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rimzah juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data di lapangan, hanya sebagian kecil dapur MBG di Kota Malang yang dihentikan sementara operasionalnya.
“Yang disuspend di Kota Malang tidak lebih dari lima dapur MBG. Itu karena bangunannya kurang optimal dan perlu penertiban,” ujarnya.
Menutup dialog, Amithya memastikan seluruh aspirasi mahasiswa tidak berhenti di tingkat DPRD Kota Malang. Pihaknya akan meneruskan hasil audiensi kepada Pemerintah Kota Malang, Badan Gizi Nasional, serta Komisi X DPR RI sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.
“MBG harus akuntabel dan tepat sasaran. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Tujuannya satu, anak-anak dapat gizi yang layak,” tegasnya.
