PENAJATIM – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang diminta semakin selektif dan hemat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong pemerintah kota untuk menata ulang pola belanja, khususnya pada pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih memiliki celah pemborosan akibat perbedaan harga di pasaran.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, saat menghadiri agenda halalbihalal bersama Wali Kota Malang dan jajaran aparatur sipil negara, Rabu (25/3/2026). Ia menegaskan, penyusunan anggaran perlu berbasis pada standar harga yang masuk akal agar tidak terjadi pembengkakan biaya.
Menurut Amithya, pemerintah daerah harus lebih jeli dalam menentukan mitra penyedia barang dan jasa. Pemilihan vendor, kata dia, semestinya mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas dan harga, sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar optimal.
Ia juga menyoroti pentingnya langkah penghematan di tengah kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Dalam konteks tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dinilai bukan persoalan selama terbentuk dari efisiensi belanja, bukan karena program yang tidak berjalan.
DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan lebih akurat dan tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Lebih jauh, Amithya menilai bahwa penggunaan anggaran yang efektif tidak hanya berdampak pada pembangunan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
