MALANG, PENAJATIM – Isu pemangkasan anggaran pendidikan untuk sekolah rakyat di Kota Malang menjadi sorotan dalam agenda reses anggota DPRD Kota Malang. Dewan memastikan akan mengusulkan agar alokasi dana yang sempat turun 50 persen dapat dikembalikan penuh pada 2026.
Anggota DPRD Kota Malang, Rohmad, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengembalian dana tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat reses di SMP Boarding School Qurrota A’yun, Selasa 10 Februari 2026.
“Kami akan menyampaikan kepada dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan, dan kami akan berjuang agar sekolah yang sebelumnya menerima porsi penuh bisa kembali mendapatkan haknya secara utuh,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi A, Rohmad menekankan bahwa sektor pendidikan tidak boleh dikompromikan. Menurutnya, arah pembangunan Kota Malang harus tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Terlebih, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2026 disebut mendekati Rp600 miliar.
Ia berharap anggaran tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama sekolah rakyat yang selama ini dirasakan manfaatnya. “Kami ingin ada komunikasi resmi juga ke DPR. Sebagai wakil rakyat, kami bagian dari masyarakat dan ingin menjawab keluhan terkait penurunan dana pendidikan,” tambahnya.
Rohmad juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan program sekolah rakyat. Ia menilai program tersebut telah memberikan dampak signifikan bagi warga dan layak untuk dipertahankan, bahkan diperkuat.
“Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Maka sudah seharusnya kebijakan anggaran berpihak pada sektor ini. Program yang bermanfaat bagi rakyat harus kita lanjutkan dan tingkatkan,” tandasnya.
Bagi DPRD Kota Malang, konsistensi dukungan anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan wujud keberpihakan pada masa depan generasi kota.
