MALANG, PENAJATIM.COM – Waktu kian mepet, namun persiapan Kota Malang untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX tahun 2025 dinilai masih belum optimal. Melihat hal ini, DPRD Kota Malang mendesak Wali Kota segera menginisiasi rapat koordinasi (rakor) lintas sektor agar persiapan tak berlarut-larut.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kesiapan Kota Malang dalam menyambut ajang olahraga dua tahunan tersebut.
“Porprov tinggal sebentar lagi. Kami harap Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa segera memimpin rakor bersama seluruh stakeholder agar semua persiapan rampung maksimal di bulan Mei ini,” tegas Suryadi saat ditemui, Senin (13/5).
Lebih lanjut, Suryadi menekankan bahwa koordinasi ini tak sekadar formalitas rapat di balik meja. Ia meminta kepala daerah terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil, bukan sekadar menerima laporan di atas kertas.
“Kalau Wali Kota mau turun langsung, pasti bisa ditemukan solusi yang lebih konkret dan cepat. Dengan waktu yang sudah sangat terbatas, semua pihak harus bergerak serempak dan efektif,” imbuhnya.
Suryadi juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat sekitar venue Porprov, khususnya di area GOR Ken Arok. Ia mendorong agar Pemkot tidak melupakan sisi ekonomi bagi warga, misalnya dengan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM selama gelaran berlangsung.
“Jangan sampai warga sekitar tidak tahu ada event besar di depan mata mereka. Justru ini bisa jadi peluang ekonomi. Sediakan space untuk UMKM, stand kuliner, atau bentuk usaha lain agar mereka juga merasakan dampak positif dari Porprov,” jelas politisi tersebut.
Tak hanya soal teknis pertandingan, Suryadi juga mewanti-wanti soal potensi semrawutnya area parkir dan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) jika tidak dikelola sejak dini. Ia mengingatkan agar hal ini menjadi prioritas dalam rakor mendatang.
“Kami tidak mau ada parkir liar yang semrawut atau PKL yang menempati sembarang tempat. Semuanya harus diatur rapi sejak awal agar event ini berjalan lancar dan nyaman bagi semua,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Suryadi mengungkapkan bahwa DPRD Kota Malang juga sudah menjalin komunikasi dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Langkah ini dilakukan agar koordinasi di level provinsi juga berjalan sejalan dengan kebutuhan di daerah.
“Komisi D sudah berkoordinasi dengan Komisi E DPRD Jatim untuk memastikan kesiapan venue dan kelancaran pelaksanaan Porprov IX. Kami ingin memastikan semuanya berjalan sukses,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Porprov Jatim IX 2025 dijadwalkan digelar di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur. Ajang ini tak hanya menjadi panggung bagi para atlet daerah, namun juga momen strategis untuk mendongkrak sektor ekonomi lokal, terutama di sektor UMKM, pariwisata, dan infrastruktur pendukung.
