MALANG, PENAJATIM – Persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan utama warga Kota Malang. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Kota Malang yang digelar pada Senin (9/3/2026). Sejumlah anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan perbaikan fasilitas dasar di lingkungan permukiman.
Usulan yang mencuat antara lain perbaikan jalan lingkungan, pembenahan gorong-gorong, hingga penataan area parkir di kawasan perumahan. Namun, banyak warga menghadapi kendala karena prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di sejumlah perumahan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Malang.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan kondisi tersebut kerap menghambat pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan, termasuk program RT Berkelas yang tengah didorong pemerintah daerah.
Menurutnya, banyak pengurus RT dan warga sebenarnya sudah siap melakukan pembenahan wilayah, tetapi tidak bisa mengakses bantuan atau program perbaikan karena status PSU belum menjadi aset pemerintah kota.
“Karena itu kami mendorong adanya diskresi agar perbaikan tetap bisa dilakukan sambil menunggu proses penyerahan PSU,” kata Trio.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang dihimpun dalam masa reses tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa hasil reses menjadi pijakan penting bagi lembaga legislatif dalam merumuskan prioritas kebijakan.
Menurutnya, aspirasi warga yang disampaikan langsung oleh anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing memberikan gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab persoalan yang dirasakan warga serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
DPRD Kota Malang juga berencana memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang muncul, termasuk terkait status PSU di kawasan perumahan. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka ruang percepatan perbaikan infrastruktur lingkungan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.
