PENAJATIM – Malang dikenal sebagai kota pelajar. Tapi di beberapa sudutnya, lampu disko menyala, dentuman musik DJ tak jauh dari ruang kelas. Isu itulah yang memanaskan diskusi publik di sebuah kafe kawasan Tlogomas, Lowokwaru, Rabu siang, ketika Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, turun langsung menyerap aspirasi warga.
Forum dalam agenda Masa Sidang II Tahun 2026 itu dihadiri lebih dari seratus peserta. Perawat, budayawan, hingga para ketua RT dan RW se-Malang Raya hadir membawa keresahan yang sama. Bukan sekadar soal usaha hiburan malam, tetapi tentang batas yang dinilai mulai kabur antara ruang pendidikan dan ruang gemerlap.
Di awal pertemuan, Puguh mengapresiasi partisipasi warga. Ia juga menyinggung kehadiran Abah Anton sebagai tokoh yang dinilai memiliki pandangan strategis bagi Kota Malang.
“Beliau adalah tokoh Kota Malang yang nasihat dan pandangannya perlu kita dengarkan. Ini menjadi kehormatan bagi kami bisa bersama-sama menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Namun suasana diskusi cepat berubah serius ketika pembahasan masuk pada dugaan adanya tempat hiburan malam yang berdiri terlalu dekat dengan lembaga pendidikan. Kota yang selama ini menjual citra religius dan akademis dinilai sedang diuji konsistensinya.
Puguh tidak berputar-putar. Ia menegaskan bahwa aturan daerah harus menjadi pagar yang jelas, bukan sekadar tulisan di atas kertas.
“Kalau memang ada yang melanggar Perda, terutama soal jarak dengan tempat pendidikan, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Perda adalah produk hukum yang wajib dihormati,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Meski nada kritiknya tajam, ia tidak serta-merta menyerukan penutupan total industri hiburan malam. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah penataan yang tegas dan pengawasan yang konsisten.
“Kita tidak sedang berbicara menghilangkan industri, tetapi bagaimana memanajemeni agar selaras dengan karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan dan religius,” katanya.
Diskusi siang itu memperlihatkan satu hal: Malang sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Di satu sisi ada geliat usaha dan hiburan. Di sisi lain ada identitas kota pelajar yang ingin tetap dijaga. Pertanyaannya kini bukan lagi ada atau tidaknya hiburan malam, tetapi seberapa serius aturan ditegakkan.
