PENAJATIM – Pemerintah Kota Malang mulai menguji alternatif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan. Peninjauan langsung dilakukan oleh Wali Kota Wahyu Hidayat di lingkungan MIN 2 Kota Malang sebagai bagian dari implementasi arahan Badan Gizi Nasional.
Dalam kunjungannya, Wahyu menilai pendekatan prasmanan memberi sejumlah keuntungan dibanding metode distribusi makanan dalam kemasan. Salah satu yang disorot adalah kondisi makanan yang lebih terjaga kehangatannya saat dikonsumsi. Selain itu, peserta didik juga memiliki fleksibilitas dalam menentukan porsi sesuai kebutuhan.
Ia juga menyinggung aspek higienitas. Menurutnya, tanpa proses pengemasan berulang, potensi kontaminasi mikroorganisme dapat ditekan. Distribusi makanan yang langsung dari dapur penyedia ke sekolah dinilai lebih efisien dan minim risiko.
Namun demikian, penerapan sistem ini tidak lepas dari kendala. Wahyu menyoroti perlunya pengaturan waktu yang matang di lingkungan sekolah. Mekanisme antre dan durasi makan yang relatif lebih panjang berpotensi memengaruhi jadwal pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik.
Dalam kegiatan tersebut, Wahyu didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Husnul Muarif, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suwarjana, Kepala Diskominfo Muhammad Nur Widianto, serta anggota DPRD Kota Malang Suryadi. Mereka turut mencoba langsung mekanisme prasmanan bersama para siswa.
Dari sisi teknis pelaksanaan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah setempat, Ita Herlistyawati, menjelaskan bahwa uji coba ini melibatkan sekitar 1.300 porsi makanan. Menu yang disajikan disesuaikan dengan nuansa Lebaran, lengkap dengan lauk dan minuman penutup.
Untuk menjaga kelancaran, pihak penyelenggara menyiapkan beberapa jalur antrean sehingga peserta didik dapat mengambil makanan secara mandiri namun tetap tertib. Pengawasan juga dilakukan oleh tim khusus guna memastikan porsi dan alur distribusi berjalan sesuai standar.
Uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan model terbaik pelaksanaan MBG ke depan. Harapannya, program peningkatan gizi siswa dapat berjalan optimal tanpa mengganggu efektivitas kegiatan belajar mengajar.
