MALANG, PENAJATIM – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya optimalisasi basis data sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan berbagai sistem data yang telah dimiliki agar mampu memotret kondisi masyarakat secara lebih akurat. Dengan data yang terintegrasi, kebijakan yang diambil dapat lebih detail dan menyentuh persoalan riil di lapangan.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Database perlu dioptimalkan. Saat ini kita punya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian dilengkapi data daerah melalui PDKTSAM Reborn. Dari situ kita bisa melihat profiling masyarakat, karena dasar kebijakan yang komprehensif dan detail berangkat dari data tersebut. Ini yang sedang kita selesaikan,” tegas Amithya, Kamis (5/3/2026).
DTSEN sendiri merupakan basis data nasional yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini memuat profil kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan dirancang menjadi sistem data terintegrasi yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan sosial.
Di tingkat daerah, DPRD Kota Malang mendorong agar data tersebut terintegrasi dengan Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) Reborn milik Pemerintah Kota Malang. Integrasi ini dinilai penting untuk memperkuat akurasi data serta memastikan intervensi kebijakan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Amithya juga menyinggung arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada periode awal kepemimpinan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Salah satu fokus utama pembangunan adalah investasi pada sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, investasi di sektor SDM memang tidak selalu menghasilkan dampak instan, tetapi sangat menentukan kualitas pembangunan jangka panjang.
“RPJMD tahun pertama Pak Wali Kota itu fokus pada investasi SDM. Investasi ini memang tidak selalu langsung dirasakan hasilnya. Tetapi kita masih melihat ada kasus putus sekolah padahal sudah ada program beasiswa, juga masih ada stunting. Ini yang perlu kita cermati bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai persoalan pembangunan tersebut perlu ditelaah secara mendalam dengan menjadikan data sebagai dasar analisis. Dari situ, pemerintah dapat merumuskan intervensi kebijakan yang lebih tepat, terarah, dan komprehensif.
“Jadi basisnya tetap database. Dari sana kita membaca persoalan, lalu merumuskan intervensi melalui kebijakan yang komprehensif,” pungkasnya.
