MALANG, PENAJATIM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, menjadi sorotan setelah muncul laporan makanan yang diduga tidak layak konsumsi. Temuan puding stroberi yang disebut mengandung belatung memicu keresahan para orangtua siswa dan mendorong desakan evaluasi terhadap pengelolaan program tersebut.
Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Selasa (3/3/2026). Informasi awal beredar dari komunikasi antar wali murid melalui pesan pribadi sebelum akhirnya menyebar ke berbagai grup WhatsApp orangtua siswa.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa laporan pertama diterimanya dari orangtua lain yang anaknya menemukan kejanggalan pada menu puding stroberi yang dibagikan di sekolah. Setelah dilakukan pengecekan, keluhan serupa ternyata datang dari beberapa siswa di kelas berbeda, mulai kelas tiga hingga kelas enam.
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa masalah tidak hanya terjadi pada satu porsi makanan, melainkan berpotensi berasal dari proses produksi makanan itu sendiri.
Rekaman video yang beredar di kalangan wali murid memperlihatkan tampilan puding yang tampak keruh dengan benda kecil menyerupai belatung di dalamnya. Dugaan sementara mengarah pada bahan baku yang tidak terjaga kualitasnya, terutama buah stroberi yang digunakan dalam menu tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, pihak sekolah segera mengeluarkan imbauan kepada siswa dan orangtua agar puding yang telah dibagikan tidak dikonsumsi. Makanan tersebut diminta untuk segera dibuang sebagai langkah pencegahan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa.
Perhatian publik kemudian tertuju pada dapur penyedia program MBG di kawasan tersebut, yakni SPPG Tulusrejo 2 yang diketahui menjadi mitra penyedia makanan bagi sejumlah sekolah di wilayah Lowokwaru. Sejumlah orangtua berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dapur, proses produksi, hingga mekanisme distribusi makanan.
Anggota DPRD Kota Malang, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, menilai insiden ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan program secara lebih serius.
Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat di setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah.
“Pengawasan tidak boleh setengah-setengah. Semua proses, dari bahan baku sampai makanan diterima siswa, harus dipastikan dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” ujarnya.
Djoko juga menilai sistem pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan sampel terbatas. Menurutnya, mekanisme kontrol harus diterapkan secara menyeluruh agar potensi kelalaian dapat diminimalkan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan program tersebut. Proses rekrutmen tenaga kerja, menurutnya, harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi dan tanggung jawab.
“Penempatan pegawai harus berbasis kemampuan dan komitmen. Ini menyangkut kesehatan anak-anak, jadi tidak bisa dianggap hal sepele,” tegasnya.
Meski demikian, Djoko mengingatkan agar insiden tersebut tidak mengaburkan tujuan utama dari program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai program itu memiliki dampak strategis, baik dalam pemenuhan kebutuhan gizi siswa maupun dalam membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.
Karena itu, ia mengajak semua pihak tetap mendukung keberlanjutan program tersebut dengan catatan pengelolaannya dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Program ini pada dasarnya sangat baik dan perlu kita dukung. Tetapi standar mutu harus dijaga, pengawasan diperketat, dan kualitas bahan baku tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program pelayanan publik yang menyasar anak-anak memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Bagi para orangtua, hal yang paling penting adalah jaminan bahwa makanan yang diterima siswa benar-benar aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi.
