LOMBOK, PENAJATIM.COM – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) yang digelar 17–20 November 2026 di Lombok, menjadi panggung penting bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menjawab langsung somasi yang dilayangkan KBIHU Jawa Timur.
Di hadapan ratusan peserta dari berbagai daerah, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Haji dan Umrah RI, Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum., tampil dan menyampaikan sikap resmi pemerintah.
Ia menegaskan, tidak ada sekat maupun keretakan hubungan antara Kemenhaj dengan FK KBIHU, meskipun belakangan muncul narasi di media yang menggambarkan adanya jarak dan ketegangan di antara keduanya.
“Tapi saya membuktikan bahwa saya dan Kementerian Haji dan Umrah tidak ada hal yang memisahkan di antara kita. Walaupun Gus Fahmi CS mengajukan somasi, tetapi kita jawab somasinya. Dan ada solusinya. Dan hubungan saya dengan Gus Fahmi dan KBIHU tidak akan rusak gara-gara somasi tersebut,” ujar Puji Raharjo dengan nada bersahabat yang disambut tawa dan respons peserta forum.
Dalam pidatonya, Puji menegaskan bahwa somasi bukanlah bentuk perlawanan. Menurutnya, menyampaikan pendapat dan keberatan adalah hak setiap warga negara, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kelompok bimbingan yang berhimpun di dalamnya.
“Sebagai warga negara, sebagai ormas, organisasi yang bergabung, berhimpun di situ, KBIH berhak untuk menyatakan pendapat dan mengajukan keberatan. Dan itu tidak mengganggu hubungan Kemenhaj dengan FK KBIHU,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa Kemenhaj tidak menutup diri dari kritik. Setiap masukan dan dinamika, kata Puji, akan direspons secara terbuka dengan mengedepankan solusi bersama, demi kelancaran pelayanan dan pembinaan jemaah haji dan umrah.
Somasi yang dijawab di Lombok itu berawal dari persoalan yang dialami KBIHU Jawa Timur.
Melalui Kantor Advokat Surjo & Partners, KBIHU Jatim melayangkan somasi kepada Kemenhaj RI karena kebijakan pemblokiran pelunasan biaya haji bagi Pembimbing Ibadah Haji (PIH) KBIHU Jatim.
Akibat kebijakan itu, ratusan PIH KBIHU di Jawa Timur gagal mendampingi jemaah pada musim haji 2026 dan kini menempuh jalur hukum.
Perwakilan Forum Komunikasi KBIHU Jatim dari Pasuruan, H Abdulloh Fahmi Salam, mengatakan pihaknya meminta agar pemblokiran pelunasan PIH KBIHU dibuka dan para PIH tidak perlu mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukumnya, H. Surjono, S.H., M.H. Ia menegaskan somasi pertama telah dilayangkan pada 21 September 2026 dan somasi kedua pada 6 Oktober 2026.
“Benar kami telah melayangkan somasi dua kali terhadap Kemenhaj RI,” kata Surjono, Kamis (19/11/2026).
Meski Dirjen PHU telah menjawab secara lisan di forum Mukernas IV, pihak KBIHU Jatim mengaku hingga kini belum menerima surat balasan resmi.
Menurut Surjono, kedua somasi tersebut sejauh ini belum mendapat tanggapan tertulis dari pihak terkait. Karena itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum jika somasi tidak mendapat tanggapan.
Advokat yang kini bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) itu menambahkan, Law Firm Surjo & Partners masih menunggu itikad baik dari Kemenhaj RI dalam perkara ini.
Hal senada disampaikan Gus Fahmi. Ia menyebut somasi yang diajukan pihaknya memang sudah mendapatkan respons lisan dari Kemenhaj, namun belum ada surat balasan resmi yang diterima, baik oleh pihaknya maupun kuasa hukumnya.
“Tapi respons tersebut kita menunggu mana suratnya, bukan by ucapan aja, ya kan. Sampai detik ini kami itu belum menerima surat. Bahkan kuasa hukum kita, Pak Suryo, itu belum sama sekali menerima surat balasan,” ujar Gus Fahmi.
Gus Fahmi menegaskan, pihaknya berharap ada win-win solution dari Kemenhaj. Namun ia mengingatkan, pernyataan atau komitmen tidak boleh berhenti pada tataran ucapan saja tanpa realisasi nyata di lapangan.
“Maka kami tetap, masalah proses hukum ini tetap berjalan, ya. Ya, kami sudah bersabar satu, dua, somasi satu, dua sudah masuk, ya kan. Kami bersabar. Tapi kalau belum ada tanggapan sama sekali, maka ya tetap kita menjalankan proses hukum yang ada, seperti itu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pihak yang dirugikan dalam persoalan ini bukan sekadar lembaga, melainkan perorangan. Para pembimbing yang terdampak, kata dia, telah menjalankan dan memiliki porsi sebelum regulasi undang-undang — baik Undang-Undang 2019 maupun 2025 — berlaku.
Di akhir pernyataannya, para pembimbing yang porsi regulernya terblokir menyampaikan harapan tegas agar pemerintah menjalankan amanah undang-undang.
“Kami para pembimbing yang porsi reguler kami terblokir, berharap agar sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2025, Pasal 5, bahwa pembimbing KBIHU dikecualikan dari aturan yang boleh berhaji minimal 18 tahun haji terakhir,” ujar Gus Fahmi menyampaikan aspirasi para pembimbing.
Menurutnya, pengecualian tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang, sehingga tidak seharusnya porsi para pembimbing justru terblokir dan menghambat mereka untuk mendampingi jemaah.
Di Mukernas IV Lombok ini, Gus Fahmi bersama rombongan dari Jawa Timur yang berjumlah sekitar 32 orang tetap membawa aspirasi pembimbing yang porsinya terblokir, dengan harapan ada jalan keluar yang adil bagi semua pihak. (Yub).
















